medcom.id, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengungkapkan bahwa pembubaran Pertamina Trading Energy Limited atau Petral masih harus ditinjau lagi. Untuk mengambil keputusan, harus ada pemberitahuan kepada presiden apakah Petral akan dihapus atau tidak.
"Saya rasa ini salah satu hal yang dari sejak awal bapak presiden kan menekankan untuk dilihat betul, dilihat betul kebutuhannya dari petral," kata Rini, usai konferensi pers bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengenai belanja pemerintah dan BUMN, di Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Terkait hal ini, menurut Rini, dirinya akan terlebih dahulu menginformasikan pembubaran Petral ke Presiden Joko Widodo dalam waktu singkat, dua sampai tiga hari. "Jadi menurut kami, perlu menginformasikan beliau dulu sebelum kita mengambil keputusan. Semoga dalam waktu singkat dua sampai tiga hari" ujar dia.
Sementara itu, ditanyai mengenai pembubaran Petral apakah menyalahi rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang menyatakan mencabut fungsi Petral, Rini berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyalahi karena sudah berkordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Saya rasa, kami selalu berkordinasi juga ke Kementerian ESDM. Jadi Saya rasa tidak menyalahi hal-hal tersebut," tutup dia.
Sebagai informasi, rekomendasi Tim RTKM hanya mencabut fungsi petral yang sebelumnya memegang kendali dalam pengadaan BBM dan Minyak mentah, dialihkan ke Integrated Supply Chain (ISC) dan kemudian Petral akan beertindak sebagai penjual minyak saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
