Jonan menyampaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mengalami kemajuan pada dua tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan 70 kontrak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) berbasis EBT dengan kapasitas lebih dari 1,2 Gigawatt (GW).
"Kemajuan ini berdampak pada terlampuinya target rasio elektrifikasi pada akhir 2017 mencapai 95,4 persen, naik dari pencapaian sebesar 91,2 persen di 2016," kata Jonan seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 31 Januari 2018.
Ia mengatakan, komitmen Kementerian ESDM sangat besar di Indonesia Timur. Program pembangunan listrik di Papua dan Papua Barat ditargetkan sebesar 514 MW rampung hingga 2019. Selain itu, program listrik pedesaan juga akan dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan sampai 2019.
Terobosan kebijakan lain di sektor listrik adalah meningkatkan akses listrik di wilayah Timur Indonesia. Indonesia bagian timur nantinya akan bertumpu pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk saat ini, pemerintah Indonesia telah membagikan paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada sekitar 250 ribu rumah di 20 provinsi. LTHSE telah menerangi 79.564 rumah di lima provinsi dan pemerintah mentargetkan akan memberikan LTHSE pada 2018 dua kali lipat dari 2017 yakni sebanyak 175.782 unit.
Sementara itu, beberapa kebijakan strategis lain juga telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk mereformasi sektor energi di Indonesia adalah penggunaan skema gross split bagi hulu migas hingga implementasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang memberikan harga BBM sama di seluruh wilayah Indonesia.
Jonan mengutarakan tujuan kebijakan tersebut agar harga BBM di seluruh wilayah Indonesia sama dengan di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hingga 2019 akan ada 33 kabupaten yang akan dibangun lembaga penyalur BBM.
"Di 2017 lalu total sudah ada 57 titik BBM Satu Harga sehingga harganya sama dengan Pulau Jawa. Dari total tersebut, 16 titik berada di Papua dan Papua Barat," kata Jonan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama pejabat kedutaan tersebut.
Selain kebijakan BBM Satu Harga, di sektor Migas juga ada program pembangunan infrastruktur jaringan gas (Jargas) di Papua. Pemerintah telah membangun Jargas sepanjang 3.898 Sambungan Rumah Tangga (SR) di Kota Sorong. Direncanakan 2018 akan terbangun Jaringan Gas Kota di dua lokasi lainnya dengan 11.500 SR.
Jonan menegaskan kembali, kebijakan prioritas bagi Papua dan Papua Barat adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, BBM Satu Harga adalah wujud keadilan sosial dan bisa menjadi pemersatu bagi rakyat Indonesia," tutup Jonan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
