"Harus tahun ini harus. Tahun ini insya Allah terbentuk," kata Sudirman, saat forum pimpinan energi baru terbarukan dan konservensi energi (EBTKE) di Hotel Padma, Bandung, Sabtu (5/3/2016).
Sudirman mengatakan, karena nantinya DKE tak akan dibebankan melalui iuran dari masyarakat dan akan menggunakan dana APBN, maka Pemerintah perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR.
Namun, untuk menguatkan argumen ke legislatif bahwa APBN yang digunakan bukanlah membentuk dan mengalokasikan anggaran baru, Sudirman menilai perlu ada payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP).
"Segera, kita sedang siapkan draf PP-nya. Perlu waktu dua sampai tiga bulan," ujar dia.
Mantan Dirut Pindad ini mengatakan, secara informal pihaknya telag membicarakan hal tersebut dengan Komisi VII DPR RI dan mereka menyatakan setuju untuk menerapkan DKE. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara.
Lebih jauh, Sudirman nenambahkan, masih ada waktu untuk mengkaji lebih dalam sehingga tak usah terburu-buru untuk mengajukannya secara formal ke DPR. Namun yang penting tahun ini bisa segera diterapkan.
"Tidak apa-apa terlambat sedikit dari rencana tapi begitu dibangun solid secara pendanaan maupun landasan hukumnya," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
