Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Sukandar, Direktur Utama PT PAL (Persero) M. Firmansyah Arifin, Direktur Utama PT Boma Bisma Indra (Persero) Muhammad Mudhiq, Direktur Utama PT Bharata (Persero) Zakky Gamal Yasin, Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim. Serta dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.
Adapun perjanjian yang berlangsung selama tiga tahun ini meliputi pemeliharaan/rehabilitasi/rekondisi/reverse engineering peralatan spesifik komponen mekanikal dan elektrikal pada peralatan pembangkit listrik. Kemudian mengenai supervisi, pelatihan, alih teknologi, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa sebagian besar pembangunan proyek 35 ribu mw dibangun oleh Independent Power Producer (IPP). Untuk itu, PLN harus membuka diri dan memberi kemudahan akses untuk berkomunikasi dengan mitra.
"PLN harus menjadi mitra. Karena semuanya saling ketergantungan," ujar Sudirman seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Selain itu, PLN juga harus mengikuti tren perkembangan energi dunia terutama di bidang energi baru terbarukan dan juga dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sudirman berharap, proyek 35 ribu mw dapat menggunakan peralatan yang diproduksi di Indonesia.
Sudirman menyebutkan, program ini mempunyai nilai ekonomi dengan investasi sebesar USD72.942 juta. Program ini akan membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri dari 291 Pembangkit, 732 Transmisi, dan 1.375 Gardu Induk. Komponen pada proyek 35 ribu mw antara lain 301.300 km konduktor aluminium, 2.600 set trafo, dan 3,5 juta ton baja. Program ini akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 650 ribu (langsung) dan 3 juta (tidak langsung).
"Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditargetkan adalah sebesar 40 persen dari total investasi (USD29,2 juta)," ucap dia.
Oleh karena itu, program 35 ribu mw ini diharapkan juga bisa mengurangi transaksi dalam USD, sekaligus meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja dengan memaksimalkan TKDN yang ada.
Sebagai informasi, sinergi antar BUMN kerap kali dilakukan untuk meningkatkan daya saing Nasional menghadapi globalisasi serta memperkuat perekonomian Nasional dengan tetap memperhatikan pertimbangan keekonomian (business to business) sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
