Keputusan tersebut mengemuka setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan lawatan ke Jepang beberapa waktu lalu.
"Keputusan terkait Inpex ini, akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex karena sudah hampir habis masa kontraknya," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis 19 Oktober.
Selain perpanjangan masa kontrak, Pemerintah juga menambah tujuh tahun sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang terapung menjadi kilang darat serta memberikan keleluasaan kepada Inpex untuk memilih sendiri lokasi tempat pembangunan kilang LNG darat tersebut.
"Pemerintah tetap meminta Inpex untuk mengembangkan LNG di darat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo," imbuhnya.
Saat ini, Inpex sedang melakukan kajian prapendefinisian proyek atau pre front end engineering design (pre-FEED) setelah menerima surat perintah kerja dari SKK Migas.
Pascakunjungan Menteri ESDM ke Jepang pada 16 Mei 2017, telah disepakati bahwa pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau. Adapun, pada surat perintah disebutkan bahwa kapasitas kilang LNG ditetapkan 9,5 mtpa dan produksi gas pipa sebesar 150 mmscfd.
Pra-FEED akan menjadi tahapan penting untuk memformulasikan revisi rencana pengembangan lapangan (PoD). Seperti diketahui, sebelumnya revisi PoD dilakukan untuk menambah kapasitas produksi LNG ketika masih menggunakan skema kilang terapung.
Blok Masela yang ditandatangani pada 1998 dikelola oleh Inpex sebagai operator dengan kepemilikan saham 65 persen dan Shell Upstream Overseas Services sebesar 35 persen. Pemerintah Indonesia berharap agar Inpex bisa segera memulai proyek lapangan gas tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
