Padahal, papar Inas, Plant of Development (POD) sumur gas blok Masela sudah disetujui pada 2010. Pada saat itu, Menteri ESDM Sudirman Said, ujar Inas sudah memilih skema Floating Liquefied Natural Gas (offshore).
Inas menilai memang sebaiknya lapangan gas di Maluku harus diputuskan melalui kementerian teknis yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena, menurut Inas, mereka sudah lebih paham baik dari pengkajian sampai pengelolaan.
"Ini memang kewenangannya sebagai Menteri yang memimpin kementerian teknis di migas untuk memutuskan itu," ujar Inas, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa di 2014 ditemukan cadangan baru yang cukup besar di Blok Masela, dari 6.7 TCF menjadi 11.9 TCF. Hal itulah yang kemudian membuat pemerintah segera melakukan kajian untuk mengelola blok tersebut.
Inas menjelaskan sebaiknya tidak perlu banyak pihak yang melakukan penelitian di Blok Masela. Karena hal itu untuk mempercepat kajian dan pelaksanaan eksplorasi gas di laut Maluku tersebut. "Oleh karena itu diperlukan revisi POD dari Menteri ESDM," kata Inas.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya telah lebih dulu mengklaim Blok Masela akan dikelola memakai pipa di darat. Namun hal itu dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
