98 Titik Telah Salurkan BBM Satu Harga
Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Kementerian ESDM)
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan capaian tiga target utama di sektor ESDM selama empat tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satunya adalah program BBM satu harga di mana Presiden Jokowi mengarahkan agar sumber daya yang ada di Indonesia digunakan untuk menciptakan keadilan.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus membuat pemanfaatan energi itu berkeadilan. Salah satu atau mungkin yang paling utama dari pemanfaatan energi berkeadilan adalah ketersediaan, di samping keterjangkauan harga," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan, dalam jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

Dalam kebijakan BBM satu harga pemerintah berupaya membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di 160 titik hingga 2019. Hingga saat ini, terdapat total 98 titik SPBU BBM satu harga sudah beroperasi, di mana 57 titik di 2017, dan 41 titik pada tahun ini.

"Tahun ini targetnya akan dibangun lagi 73 titik, sampai hari ini sudah selesai 41 titik, jadi total 98 titik. Akhir tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi 130 titik. Ini pembangunannya jalan terus, bukan satu selesai dibangun, kemudian dibangun yang lain. Bersamaan saja," ujar Jonan.

Sebelumnya, harga BBM di Kabupaten Puncak, Papua, mencapai Rp100.000 per liter. Kemudian di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Barat mencapai Rp40.000, dan di Pegunungan Arfak, Papua Barat mencapai Rp30.000. Kini harga BBM di ketiga daerah tersebut telah sama dengan harga BBM di Pulau Jawa, yakni Rp5.150 untuk solar dan Rp6.450 untuk premium.

Selanjutnya, program ini akan berlanjut dengan pembangunan subpenyalur yang beroperasi hingga ke desa. "Kita akan coba supaya orang tidak membeli BBM itu naik motor 10-15 kilometer (km), kalo lima km masih boleh, kalau sampai naik motornya 15 km akan kita perpendek," ujar Jonan.

Pada kesempatan tersebut, Jonan juga meminta dukungan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait perizinan daerah untuk operasional SPBU BBM satu harga. "Saya mohon juga kepada Pak Mendagri, mohon diimbau kepada kepala daerah itu perizinannya supaya mendukung, karena perlu perizinan bupati, terutama izin operasional," pungkas Jonan.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id