Dia mengatakan ada tiga hal yang krusial dalam merealisasikan program ini. Ia menjelaskan, hambatan pertama yang dihadapi adalah pebebasan lahan. Pembangunan proyek 35 ribu mw sudah pasti bersinggungan dengan persoalan lahan yang dimiliki instansi ataupun masyarakat umum.
"Karena lahan tak hanya melibatkan masyarakat, juga melibatkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), pemerintah dan negara," kata dia dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Kendati demikian, Sudirman masih tetap optimistis dapat mengatasi persoalan lahan tersebut. Namun, Ia mengatakan belum menemui solusi yang tepat untuk pembebasan lahan di jaringan transmisi.
"Saya optimistis, lahan pembangkit lebih mudah dibanding transmisi. Pembebasan pembangunan jaringan transmisi menyangkut besaran yang cukup panjang, karena melintasi segala macam, bentuk tanah, hutan dan lainnya," ujarnya.
Masalah kedua, Sudirman menjelaskan, yaitu mengenai aspek perizinan. Meskipun pemerintah saat ini sudah menerapkan sistem Pelayanan Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dirinya belum meyakini betul dapat mempermudah izin pemmbangunan pembangkit listrik.
"Kedua soal perizinan, terutama izin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat kan sudah memberikan berbagai kemudahan," tutur dia.
Kemudian yang ketiga adalah dalam kepastian hukum. "Boleh dibilang yang paling berat adalah kasus hukum yang dialami oleh kaum profesional dan pemerintah kita," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
