PLTS. Foto : AFP.
PLTS. Foto : AFP.

Jonan: PLTS Solusi Energi Impor Namun Tak Bebani Devisa

Ekonomi plts
Suci Sedya Utami • 12 September 2019 21:40
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) lebih massif di Tanah Air. Pasalnya menurut Jonan kendati matahari merupakan energi yang harus diimpor, meskipun tidak terdapat di bumi dan berada di luar angkasa, penggunaan energi matahari tidak sampai membebani devisa negara dan membuat neraca transaksi berjalan terjangkit defisit yang lebih parah.
 
"Matahari itu kan impor di luar angkasa, kita impor tapi gratis. Makanya saya sangat mendorong pembangunan PLTS di atap," kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September 2019.
 
Jonan menjelaskan saat ini pihaknya tengah menyusun peraturan untuk mendorong industri membangun PLTS. Meskipun tidak diwajibkan, namun diharapkan industri berminat sebab selain menghemat biaya listrik, penggunaan PLTS juga mampu mengurangi polusi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Enggak diwajibkan tapi nanti dia tergerak lah karena lebih efisien. Tunggu saja peraturannya dalam bentuk peraturan menteri, kita sesuaikan supaya industri mau pasang PLTS," ujar Jonan.
 
Saat ini hampir semua gedung di Kementerian ESDM telah memasang PLTS Atap, salah satunya Gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jalan Pegangsaan Timur Jakarta Pusat. PLTS Atap berkapasitas 20 kilo Watt peak(kWp) yang telah dipasang sejak 2015 tersebut memiliki kapasitas puncak 20.160 Watt per hari dengan pengisian baterai selama 4 jam.
 
"Dengan memanfaatkan luas lahan sekitar 40 meter persegi, kapasitas 20 kWp yang dipasang di atap Gedung Ditjen EBTKE mampu untuk menyalakan lampu bagi 8 lantai di bawahnya," ungkap Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Halim Sari Wardana.
 
Halim berharap gedung-gedung Pemerintah, Lembaga, Swasta maupun komersial, khususnya di Jakarta segera mendukung percepatan PLTS Atap ini, karena 20 persen saja dari luas atap yang dimanfaatkan untuk PLTS ini sudah berkontribusi mengurangi polusi.
 
Selain Gedung Ditjen EBTKE, Gedung Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan juga telah memasang PLTS sejak 2010. Saat ini kapasitas totalnya mencapai 130 kWp dan bisa menghemat biaya listrik gedung tersebut hingga Rp 10 juta per bulannya.
 
Tidak hanya gedung perkantoran, kini perumahan pun bisa memasang PLTS Atap yang on-griddengan jaringan listrik PT PLN (Persero), yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PLN.
 
Melalui peraturan ini, masyarakat juga bisa membayar tagihan listrik lebih murah melalui 'ekspor-impor' listrik dengan PLN. Besaran penghematan berbeda-beda tergantung pada kapasitas daya yang dihasilkan serta besaran penggunaan listrik keseluruhan.
 
Selain memberikan peluang masyarakat dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, kebijakan Pemerintah ini bertujuan untuk mengingkatkan peran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, percepatan peningkatan pemanfaatan energi surya, mendorong pengembangan bisnis dan industri panel surya, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
 
Bagi masyarakat yang berminat memasang PLTS Atap, ada beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, antara lain:
 
Kapasitas maksimum sistem PLTS Atap adalah 100 persen dari daya tersambung pelanggan PLN;
 
1. Perhitungan ekspor-impor sistem PLTS Atap dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor x 65 persen. Surplus ekspor akan diakumulasikan pada bulan berikutnya sebagai kWh pengurang tagihan. Setiap tiga bulan jika masih terjadi surplus maka akan dinihilkan (resetke 0);
 
2. Instalasi Sistem PLTS Atap wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), SLO Instalasi Sistem PLTS Atap dengan kapasitas sampai dengan 25 kiloWatt (kW) merupakan bagian dari SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
 
3. Konsumen PLN dari golongan tarif industri dikenai biaya kapasitas (capacity charge)dan biaya pembelian energi listrik listrik darurat(emergency energy charge). Pengaturan biaya kapasitas bagi pengguna PLTS Atap golongan industri yang tersambung dengan PLN (on-grid) mengacu pada Permen ESDM Nomor 01 Tahun 2017;
 
4. Konsumen PT PLN yang berminat memasang PLTS Atap harus mengajukan permohonan pembangunan PLTS Atap kepada PLN Wilayah/Distribusi; Pemasangan PLTS Atap harus dilakukan oleh badan usaha (perusahaan) yang memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan ijin usaha pemasangan dan penyambungan instalasi listrik (instalatir bersertifikat). Instalasi yang telah memenuhi SPLN dan SNI yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan.

 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif