"Keinginan kita tidak berubah, bahwa saham tujuh persen ini harus tetap menjadi milik pemerintah daerah," katanya di Mataram, Sabtu (21/2/2015).
Dia menjelaskan, pemerintah daerah sejak 2009 bersama mitra PT Multi Capital (Bakrie Group) telah memiliki 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang sudah dilepas melalui skema divestasi.
Karena itu, untuk bisa menggenapkan investasi ini menjadi 31 persen, pemerintah daerah berkepentingan membeli sisa tujuh persen saham PT NNT. Kata dia, menindaklanjuti rencana itu, pihaknya dalam waktu dekat akan segera menemui Menteri Keuangan untuk menegaskan kesiapan pemerintah daerah kembali membeli tujuh persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Orang nomor dua di NTB ini menjelaskan, sejak awal rencana untuk membeli tujuh persen saham PT NNT ini, DPR telah memutuskan dan menyetujui sisa tujuh persen saham Newmont harus dimiliki daerah. Sebab, penilai DPR ketika itu, langkah pemerintah yang menunjuk PIP untuk membeli saham tujuh persen tidak sah karena tidak mendapat persetujuan DPR seperti hasil audit BPK.
Bahkan, menurut Amin, pada 28 Oktober 2011, DPR secara resmi telah bersurat ke Presiden dan meminta agar Presiden memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunjuk pemerintah daerah sebagai pembeli tujuh persen saham PT NNT.
"Kami tidak ingin proses ini terus berlarut-larut dan menjadi berkepanjangan. Karenanya, hak pembelian diserahkan sepenuhnya kepada daerah," jelas Amin.
Ia menambahkan, untuk bisa merealisasikan proses divestasi itu, pemerintah daerah siap menyanggupi aspek persyaratan yang diminta oleh pusat. Salah satunya terkait mitra dalam proses divestasi itu sehingga lebih transparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
