Rizal menjelaskan, selama ini skema kontrak minyak di Indonesia menggunakan skema perjanjian bagi hasil (Production Sharing Arrangement/PSA).
"Nah harusnya kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Migas. Yang penting dalam perubahan itu, Production Sharing Arrangement bukan satu-satunya alat. Selama ini satu-satunya model adalah PSA. Tapi dalam prakteknya, PSA itu cost recovery-nya naik terus kan tidak masuk akal," kata Rizal, di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Rizal menjelaskan, saat produksi migas terus menurun, tapi cost recovery naik dua kali lipat itu karena penggunaan skema PSA ditambah selama ini SKK Migas tidak mampu memberikan data cost recovery yang benar dalam setiap kegiatan eksplorasi migas.
"SKK Migas pada waktu itu tidak mampu menjawab. Coba berikan data disetiap eksplorasi berapa biaya cost recovery-nya, supaya kita bisa bandingkan dengan data internasional," ucap dia.
Oleh sebab itu, Menko Rizal ingin revisi Undang-Undang juga membahas tentang skema apa yang dilakukan untuk menurunkan cost recovery. Seperti contohnya, negara timur tengah yang tidak menggunakan skema PSA tapi bisa menurunkan biaya cost recovery.
"Sebab itu dalam rencana perubahan Undang-Undang Migas, kita harus bahas bahwa PSA itu bukan satu-satunya cara. Banyak negara di Timur Tengah Aramco contohnya. Dan lebih baik dari PSA. Karena orang-orang Arab jadi belajar tentang produksi, marketing, mereka juga tahu biayanya, ikut rapat sama-sama bagaimana menurunkan biaya dan cost recovery," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
