"Tidak ada nominal yang persis sehingga harga tersebut bisa rendah atau lebih besar dari harga keekonomiannya," tutur Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Industri dan Keuangan, Kwik Kian Gie, di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Kwik menambahkan, harga yang pantas berdasarkan hikmat kebijaksanaan yang tercapai atas dasar permusyarawarakatan.
Sementara itu, terkait rencana pemerintah mendatang menaikan harga BBM subsidi, menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengharapkan agar realokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) diarahkan kepada pengembangan sektor energi lagi.
Enny mengatakan pemerintahan mendatang sebaiknya lebih dulu melakukan percepatan program diversifikasi energi sehingga masyarakat memiliki energi alternatif yang lebih murah ketika harga BBM subsidi dinaikkan.
"Selama ini kebijakan energi selalu parsial. Misalkan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM tapi relokasi subsidi tidak jelas hanya bentuk BLSM. Seharusnya realokasi subsidi BBM ke subsidi energi alternatif," tambah Enny.
Kebijakan bauran energi nasional, menurutnya, belum dapat diaplikasikan dan hanya menjadikannya sebagai slogan saja. "Subsidi harus tepat membuat perkonomian kita lebih efisien dan meningkatkan daya saing," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
