Seiring semakin luasnya pemanfaatan AI dalam layanan publik, keuangan, perdagangan elektronik, hingga industri kreatif, kebutuhan akan sistem perlindungan data yang andal semakin mendesak. Perlindungan data kini tidak hanya bertujuan mencegah kebocoran informasi, tetapi juga memastikan data tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
| Baca juga: Asia Tenggara Diproyeksikan Jadi Pasar E-Commerce Tumbuh Tercepat Kedua di Dunia pada 2029 |
Isu tersebut mengemuka dalam Garuda AI Impact Summit 2026. Dalam keynote speech-nya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, menekankan pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital yang dipacu oleh perkembangan AI.
Menurut Nezar, tantangan AI tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap teknologi, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara produktif dan bertanggung jawab.
Kesenjangan di masa depan, kata dia, berpotensi terjadi antara kelompok yang mampu mengoptimalkan AI untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan mereka yang tertinggal dalam transformasi tersebut.
Di sisi lain, Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menilai kepercayaan publik menjadi modal utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Menurutnya, adopsi teknologi digital, termasuk AI, akan sulit berkembang apabila masyarakat masih meragukan keamanan data dan identitas mereka saat bertransaksi maupun mengakses layanan digital.
"Transformasi digital tidak harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya justru dapat berjalan beriringan," ujar Niki dalam keteranganya.
Niki menjelaskan pelindungan data yang kuat dapat menjadi fondasi bagi berbagai aktivitas ekonomi digital, mulai dari transaksi keuangan, layanan pemerintahan digital, hingga pengembangan layanan berbasis AI. Salah satu caranya adalah melalui penerapan kriptografi dan sistem autentikasi yang lebih kuat.
Menurutnya, keamanan tidak lagi cukup hanya dengan melindungi data. Pengelola layanan digital juga harus mampu memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan menggunakan data tersebut.
"Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci data kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dahulu supaya orang lain tidak bisa menggunakannya," kata Niki.
Ia menambahkan, sistem autentikasi yang kuat harus mampu memverifikasi identitas pengguna secara akurat, mengendalikan hak akses, serta memastikan seluruh aktivitas penggunaan data dapat ditelusuri. Hal ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi AI.
Niki mengungkapkan bahwa hampir 95 persen kasus pelanggaran keamanan data dan keamanan siber secara global berakar pada sistem autentikasi yang lemah. Karena itu, penguatan autentikasi dinilai menjadi salah satu investasi penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital.
Autentikasi dapat dilakukan melalui kombinasi informasi yang diketahui pengguna, identitas biometrik, serta perangkat yang dimiliki pengguna. Pendekatan berlapis tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan data.
Menurut Niki, Indonesia saat ini telah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk membangun ekosistem identitas digital yang aman. Standar verifikasi identitas yang mengacu pada praktik global serta dukungan regulasi yang terus berkembang menjadi modal penting untuk mempercepat digitalisasi ekonomi.
"Saya optimis AI dapat menjadi game changer bagi keamanan digital. Teknologinya sudah ada, standarnya sudah ada, dan regulasinya terus berkembang. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan implementasi," tutup Niki.
Dengan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional, keamanan data dan identitas digital diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penentu daya saing Indonesia dalam memanfaatkan peluang ekonomi berbasis AI pada masa mendatang.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
