Pembangunan Infrastruktur Kawasan 3T Pangkas Kesenjangan Digital

Jakarta: Akses internet kini bukan lagi sekadar soal bisa membuka media sosial atau menonton video. Di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), konektivitas menjadi bagian penting untuk membuka akses pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan, hingga peluang ekonomi.

Karena itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mendorong pemanfaatan infrastruktur digital yang telah dibangun di berbagai pelosok Indonesia.

Melalui BAKTI Media Connect 2026, BAKTI memaparkan sejumlah capaian sekaligus dampak penggunaan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar mengatakan, BAKTI telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Mayoritas berada di sektor pendidikan, yakni sekitar 68%, disusul sektor kesehatan sebesar 5,89%.

Sementara itu, sekitar 19,9% lokasi berada di kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur tersebut juga dimanfaatkan di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.

Menurut Fadhilah, posisi BAKTI bukan sebagai operator telekomunikasi. BAKTI berperan sebagai lembaga yang melakukan dan mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur, sementara core network sepenuhnya dimiliki operator seluler di Indonesia.

Fadhilah mengatakan pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T tidak cukup hanya dengan menghadirkan jaringan internet. Ada empat prinsip yang menjadi perhatian BAKTI, yakni keberlanjutan masyarakat, kualitas layanan, skalabilitas UMKM, dan keberlanjutan industri.

“Prinsip pembangunan di BAKTI itu seperti kaki meja tenis meja. Ada empat kaki,” ujar Fadhilah dalam keteranganya. 

Ia menjelaskan, keberlanjutan masyarakat penting untuk mendorong adopsi dan inklusi digital. Di sisi lain, kualitas layanan harus tetap dijaga, sementara konektivitas juga diharapkan mampu membuka ruang bagi UMKM untuk berkembang.

Aspek keberlanjutan industri juga menjadi perhatian. Pemerintah, kata Fadhilah, tidak ingin kehadiran infrastruktur yang dibiayai negara justru membuat sektor komersial kehilangan ruang untuk tumbuh.

Karena itu, BAKTI sejak 2024 mulai menjalankan exit strategy. Wilayah yang sudah mencapai tingkat kematangan tertentu akan ditawarkan kepada vendor, operator, tower provider, atau mitra lainnya untuk dikelola lebih lanjut.

“Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri,” jelasnya.

Dari Satelit hingga BTS 4G

Untuk menghadirkan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, BAKTI mengoperasikan dan mengelola sejumlah aset infrastruktur strategis nasional.

Di ruang angkasa, ada Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dengan kapasitas 150 Gbps. Sejak 2024, satelit ini mendukung konektivitas berbagai fasilitas publik, mulai dari sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, hingga pos perbatasan TNI/Polri.

SATRIA-1 menjadi salah satu infrastruktur penting bagi daerah yang sulit dijangkau jaringan internet berbasis darat.

Sementara dari sisi jaringan darat dan laut, Palapa Ring menjadi salah satu tulang punggung konektivitas nasional. Jaringan serat optik tersebut membentang sepanjang 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota nonkomersial yang tersebar dari Indonesia Barat hingga Timur.

Konektivitas tersebut kemudian diperkuat melalui program BAKTI AKSI yang telah menyalurkan akses internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik di Indonesia.

Ada pula program BAKTI Sinyal yang mencatat pembangunan BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik lokasi 3T melalui pendanaan APBN dan kontribusi dana USO.

Internet Mulai Mengubah Aktivitas di Daerah

Pembangunan infrastruktur tersebut tidak berhenti pada urusan jaringan. BAKTI juga menggabungkannya dengan program pemberdayaan ekosistem digital dan kemitraan BUMDes.

Melalui pelatihan literasi digital, digitalisasi pariwisata, hingga penguatan kemitraan BUMDesma, masyarakat di daerah didorong agar tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan aktivitas ekonomi.

Dampaknya mulai terlihat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, konektivitas dimanfaatkan untuk mendukung modernisasi sekolah dan memperkuat sistem rujukan layanan medis di puskesmas.

Cerita serupa muncul di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Kehadiran BTS BAKTI membantu mengurangi wilayah blank spot sekaligus membuka kembali akses komunikasi masyarakat.

Konektivitas yang sebelumnya terbatas kini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Fadhilah, tantangan berikutnya bukan hanya memperluas akses, tetapi memastikan infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat melalui BAKTI Komdigi, pemerintah daerah, dan operator seluler seperti Telkomsel menjadi penting.

“Keberlanjutan infrastruktur digital di daerah pelosok membutuhkan model kolaborasi strategis lintas sektor,” kata Fadhilah.

Melalui BAKTI Media Connect 2026 bertema “Memeratakan Akses Informasi ke Penjuru Negeri”, pemerintah juga ingin menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas di wilayah 3T bukan sekadar proyek infrastruktur.

Lebih dari itu, konektivitas diharapkan menjadi fondasi untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, memperkuat pelayanan publik, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Dengan model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang semakin sehat, BAKTI berharap investasi konektivitas yang bersumber dari dana KPU/USO dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang semakin nyata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan digital bukan hanya berapa banyak BTS, kilometer kabel, atau kapasitas satelit yang berhasil dibangun. Yang lebih penting adalah seberapa jauh konektivitas tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat di pelosok negeri.