Untuk mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah juga dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
"Satuan tugas percepatan perluasan digitalisasi daerah beranggotakan pimpinan kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun dorongan untuk di daerah," kata dia dalam Pembukaan FEKDI dan Launching P2DD secara virtual di Jakarta, Senin, 5 April 2021.
Ia menambahkan Keppres tersebut juga menetapkan bahwa koordinasi percepatan digitalisasi dilakukan di 542 daerah otonom dalam wadah tim P2DD. Saat ini sudah ada 110 dari 542 daerah otonom yang telah menginisiasi pembentukan tim P2DD.
"Tentunya diharapkan seluruh daerah bisa mengikuti yang 110 hingga akan berada di 542 daerah otonom. Satgas akan mendorong pelaksanaan dengan kebijakan berbagai program seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi dari pada elektronifikasi transaksi pemda," ungkapnya.
Menurut Airlangga, berbagai tantangan yang ada harus dielaborasi dengan memanfaatkan teknologi digital demi mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu pemerintah ingin memperkuat struktur perekonomian agar target menjadi negara maju di 2045 dapat tercapai.
Ia pun berharap ekonomi digital mampu memberikan kontribusi signifikan dan menjadi faktor enabler dalam menciptakan berbagai peluang kerja baru, mendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi.
"Kolaborasi yang solid ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan serta nilai tambah dari kapasitas para pemangku kepentingan. Sekali lagi saya berharap agar kita semua dapat bersinergi berdiskusi bekerja sama antar institusi baik di pusat dan daerah," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
