Jakarta: Sistem pembayaran digital kini bukan cuma soal transfer uang atau bayar pakai QRIS. Di balik transaksi yang dilakukan masyarakat setiap hari, ada infrastruktur dan kebijakan yang ikut menentukan seberapa cepat, efisien, dan inklusif ekonomi digital Indonesia berkembang.
Melihat perkembangan tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, menggandeng Yayasan Bina Astacita Center (BACenter) untuk mengembangkan program dan solusi sistem pembayaran nasional berbasis riset.
Keduanya resmi menandatangani nota kesepahaman pada 6 Agustus 2026. Kerja sama ini menggabungkan pengalaman Jalin dalam membangun dan mengelola infrastruktur sistem pembayaran dengan kemampuan BACenter di bidang riset ekonomi, analisis kebijakan, dan penyusunan rekomendasi strategis.
Targetnya cukup luas. Mulai dari digitalisasi layanan publik, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, efisiensi belanja pemerintah, penyaluran bantuan sosial, sampai memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Transaksi Digital Makin Gede
Kolaborasi ini datang ketika aktivitas pembayaran digital di Indonesia sedang tumbuh pesat. Bank Indonesia mencatat volume transaksi melalui internet dan mobile banking, BI-FAST, serta BI-RTGS mencapai 16,07 miliar transaksi pada semester I 2026. Angka tersebut melonjak 36,88% secara tahunan.
QRIS juga terus ngebut. Pada kuartal II 2026, volume transaksi QRIS tumbuh 100,12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh semakin banyaknya pengguna dan merchant.
Bukan cuma transaksi domestik, pembayaran digital lintas negara juga ikut berkembang. Transaksi QRIS antarnegara mencatat net inbound Rp1,52 triliun pada periode yang sama.
Artinya, sistem pembayaran sudah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Buat masyarakat, bentuknya mungkin sederhana—scan QR, transfer, atau bayar layanan digital. Tapi di belakangnya terdapat sistem yang harus mampu bekerja cepat, aman, dan terintegrasi.
Bukan Cuma Soal Teknologi
Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan, pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak bisa hanya berangkat dari teknologi.
Menurutnya, solusi pembayaran juga harus melihat kebutuhan masyarakat, arah kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.
“Pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak dapat hanya dimulai dari teknologi atau produk. Kita perlu memahami kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai,” kata Ario.
Karena itu, riset dan kajian kebijakan dinilai penting agar solusi yang dikembangkan tidak sekadar canggih, tetapi juga benar-benar tepat guna dan bisa diterapkan.
Riset Bakal Didorong Jadi Solusi Nyata
Kolaborasi Jalin dan BACenter juga menjadi bagian dari semangat transformasi dan sinergi dalam ekosistem Danantara Indonesia.
Jalin ingin memperkuat perannya sebagai penyedia infrastruktur digital yang dapat membantu integrasi layanan, meningkatkan efisiensi proses bisnis, sekaligus menciptakan nilai bagi negara.
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah menilai sistem pembayaran memiliki posisi strategis karena digunakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan.
Ia bahkan mengaitkannya dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang menyebut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Menurut Burhanuddin, kebijakan sistem pembayaran karena itu perlu dibangun berdasarkan data, bukti empiris, serta pemahaman terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
“BACenter memiliki kapabilitas dalam riset dan analisis kebijakan, sementara Jalin memiliki pengalaman, teknologi, dan jaringan di dalam sistem pembayaran nasional,” ujarnya.
Kerja sama ini juga membuka peluang agar hasil riset tidak berhenti sebagai laporan atau rekomendasi di atas kertas.
Kajian yang dihasilkan nantinya diharapkan bisa diterjemahkan menjadi model implementasi maupun proyek percontohan untuk melihat apakah sebuah program benar-benar efektif ketika diterapkan di lapangan.
Dari Riset ke Implementasi
Burhanuddin menegaskan, riset harus mampu memastikan sebuah program bukan hanya bagus secara konsep, tetapi juga relevan, feasible, dan punya dampak yang bisa diukur.“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghubungkan proses kajian dan perumusan kebijakan dengan pengembangan solusi serta implementasinya,” kata Burhanuddin.
Jika berjalan sesuai target, kolaborasi ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuat transformasi pembayaran digital tidak berhenti pada urusan teknologi. Pasalnya, semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintah yang berpindah ke sistem digital, semakin penting pula memastikan infrastrukturnya mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Bagi masyarakat, hasil akhirnya diharapkan terasa dalam bentuk layanan publik yang lebih mudah, transaksi yang semakin efisien, serta akses keuangan yang makin luas.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
