Dalam acara yang berlangsung di Bali pada 20–21 Agustus 2026 tersebut, pembahasan tidak hanya berhenti pada kripto dan blockchain, tetapi juga menyentuh sumber pendanaan baru, investasi sektor riil, hingga peluang pengembangan pusat ekonomi baru di Indonesia.
Salah satu isu yang mengemuka adalah masa depan ekonomi Bali. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mendorong Bali memperluas basis ekonominya melalui sektor keuangan, teknologi, layanan digital, jasa profesional, dan inovasi dengan tetap menjadikan pariwisata sebagai fondasi utama.
“Bali tidak harus meninggalkan pariwisata. Bali harus membangun di atas kekuatan pariwisata, sementara sektor keuangan, teknologi, layanan digital, jasa profesional, dan inovasi dapat menjadi pilar tambahan bagi pertumbuhan Bali ke depan,” ujar Todotua.
Peluang tersebut didukung oleh besarnya investasi yang sudah masuk ke Bali. Pada semester I 2026, realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai sekitar Rp23,8 triliun atau US$1,44 miliar. Secara kumulatif sejak 2021 hingga semester I 2026, nilainya mencapai Rp147,4 triliun, dengan 60,9 persen berasal dari penanaman modal asing.
Bali Mulai Menambah Lapisan Ekonomi Baru
Struktur investasi Bali hingga kini masih menunjukkan kuatnya sektor pariwisata dan properti.Hotel dan restoran menjadi sub sektor dengan investasi terbesar sepanjang 2021 hingga semester I 2026, mencapai Rp44,7 triliun atau sekitar 30 persen. Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran berada di posisi berikutnya dengan Rp42,1 triliun atau 28,5 persen.
Investasi juga masuk ke sektor jasa lainnya sebesar Rp24,5 triliun, perdagangan dan reparasi Rp14 triliun, serta transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi Rp9,5 triliun.
Di tengah dominasi tersebut, investasi berbasis teknologi mulai muncul. Salah satunya terlihat pada kegiatan pengembangan aplikasi berbasis teknologi blockchain.
Data BKPM mencatat Bali sebagai daerah dengan investasi terbesar kedua setelah DKI Jakarta dalam KBLI 62193, yakni klasifikasi usaha yang mencakup pemrograman dan pengembangan aplikasi berbasis blockchain, pembuatan dan penerapan kontrak pintar, pembangunan infrastruktur blockchain publik maupun privat, serta pengembangan aplikasi berbasis teknologi buku besar terdistribusi.
Sepanjang 2023 hingga semester I 2026, investasi pada kategori tersebut di Bali mencapai Rp13,1 miliar atau sekitar 9,9 persen dari total nasional. DKI Jakarta masih mendominasi dengan Rp115,3 miliar atau 87,4 persen.
Secara nasional, investasi pengembangan aplikasi blockchain mencapai Rp71,38 miliar pada semester I 2026, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan Rp20,75 miliar sepanjang 2025. Total investasi yang tercatat sejak 2023 mencapai Rp131,9 miliar.
Nilainya masih kecil dibandingkan keseluruhan investasi nasional. Namun, data tersebut menunjukkan aktivitas pengembangan teknologi blockchain mulai masuk dalam peta investasi, termasuk di Bali.
Dari Aset Digital ke Investasi Sektor Riil
Di Coinfest Asia, pembahasan mengenai teknologi juga dikaitkan dengan persoalan pendanaan. Todotua menilai perkembangan aset digital membuka peluang untuk mencari sumber modal baru yang dapat diarahkan ke investasi di sektor riil.
Dalam wawancara di sela-sela acara, ia menyebut tokenisasi sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menghubungkan pendanaan dengan realisasi investasi.
“Tokenisasi ini kan sebenarnya adalah suatu cara yang sangat mudah dalam hal merilis pendanaan-pendanaan yang ada untuk menjadi realisasi investasi,” ujar Todotua.
Todotua mengatakan pemerintah perlu mencari cara agar dana yang berkembang dalam ekosistem kripto dapat masuk ke kegiatan investasi di dalam negeri. Ia mencontohkan vila, hotel, hingga kegiatan industrialisasi sebagai bentuk investasi yang dapat dikaitkan dengan mekanisme tersebut.
Menurutnya, tokenisasi dapat menjadi jalur tambahan di samping pembiayaan yang selama ini berasal dari modal ventura, manajemen aset, maupun pinjaman perbankan.
Materi Kementerian Investasi yang dibawakan dalam Coinfest Asia juga menempatkan komoditas, arus kas komersial, kekayaan intelektual, produk hilirisasi, dan aset riil lainnya sebagai bidang yang berpotensi dihubungkan dengan infrastruktur digital.
Tokenisasi dinilai dapat memperluas akses pembiayaan serta menghubungkan aset produktif Indonesia dengan investor global. Namun, pemerintah belum menetapkan aset atau komoditas tertentu yang secara resmi akan ditokenisasi.
Bali Masuk dalam Pengembangan Ekosistem Keuangan Baru
Selain teknologi dan sumber pembiayaan baru, Bali juga masuk dalam rencana pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).Dalam pidatonya di Coinfest Asia, Todotua mengatakan PFII akan dikembangkan terlebih dahulu di Jakarta, kemudian Bali direncanakan menjadi lokasi pengembangan berikutnya.
PFII dirancang sebagai ekosistem yang menghubungkan modal global dengan peluang investasi di Indonesia dan kawasan ASEAN. Pemerintah membidik keterlibatan bank internasional, manajer aset, perusahaan teknologi finansial, kantor keluarga, penyedia jasa profesional, hingga pelaku keuangan digital.
Dengan pariwisata tetap menjadi kekuatan utama, pertumbuhan investasi teknologi, pembahasan tokenisasi untuk sektor riil, hingga rencana pengembangan ekosistem keuangan membuka peluang bagi Bali untuk menambah sumber aktivitas ekonomi baru.
