Hal tersebut terkait membanjirnya baja impor murah, terutama asal Tiongkok, yang mengancam gulung tikarnya industri baja nasional. Untuk itu, lanjut Baidowi, Pemerintah harus segera bertindak dengan memberikan proteksi bagi industri baja nasional tersebut, sekaligus menyelamatkan puluhan ribu karyawan.
"Ini yang harus diperhatikan pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri," kata Baidowi kepada wartawan di Jakarta, Senin, 18 Januari 2021.
Menurut Baidowi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), harus melindungi produksi baja nasional dan juga turunannya. Sebab, jika terus terjadi banjir impor baja murah asal Tiongkok, maka akan memunculkan efek domino cukup besar. Tidak hanya ancaman PHK massal terhadap sekitar 80 ribu pekerja. Lebih dari itu, juga membuat roda perekonomian semakin terpuruk.
"Proteksi tersebut menjadi salah satu opsional yang harus dipertimbangkan pemerintah, baik dalam hal penerapan antidumping maupun safeguard. Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global World Trade Organization (WTO)," lanjut Baidowi.
Baidowi menambahkan sebagaimana sektor industri lain, industri baja merupakan penopang ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah harus mengefektifkan produksi dan menekan laju PHK. "Jangan sampai di saat sulit karena pandemi, kemudian ditambah PHK yang masif karena baja impor. Kalau itu terjadi, wah makin remuk ekonomi kita," jelasnya.
Sebelumnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati juga meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas guna menghentikan banyaknya produk murah tersebut.
Menurut Enny, jika banjir baja impor tidak dihentikan, maka industri baja nasional tidak berkembang dan bahkan terancam bangkrut. Mereka, pasti kalah bersaing karena baja impor sangat murah. Terkait perlindungan tersebut, jelas Enny, pemerintah perlu memberlakukan trade remedies bagi industri baja dalam negeri, seperti antidumping dan safeguard. Terlebih beberapa negara, seperti Malaysia dan Vietnam juga sudah memberlakukan kebijakan tersebut.
Perlindungan semacam itu, menurut Enny, tidak bertentangan dengan prinsip fairness WTO. Sebab, murahnya baja Tiongkok, memang disebabkan dukungan Pemerintah Tiongkok yang luar biasa besar. Di antaranya tax rebate dan subsidi. Bahkan, Pemerintah Tiongkok juga memberi bantuan bagi industri untuk kebijakan lingkungan, seperti slag baja dan impunitas scrap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
