| Baca juga: Grab Indonesia Siap Sambut Arahan Pidato Presiden di Hari Buruh, Soal Apa? |
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan proses finalisasi peraturan presiden (perpres) saat ini masih berada di tahap penyelesaian di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan akan segera melakukan langkah lanjutan setelah proses finalisasi aturan tersebut rampung. Namun hingga kini, pemerintah belum menetapkan jadwal pasti kapan kebijakan tersebut mulai diberlakukan.
“Masih menunggu finalisasi dari Mensesneg. Setelah itu baru kami tindak lanjuti,” ujar Dudy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.
Kebijakan pembatasan potongan tarif tersebut sebelumnya telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Aturan itu mengatur bahwa perusahaan aplikasi transportasi daring hanya diperbolehkan mengambil potongan maksimal sebesar 8 persen dari pendapatan pengemudi.
Dengan skema tersebut, setidaknya 92 persen pendapatan diharapkan dapat diterima langsung oleh mitra pengemudi.
Meski regulasi sudah diumumkan, implementasi di lapangan masih belum berjalan. Sejumlah perusahaan aplikasi hingga saat ini disebut masih menerapkan potongan pendapatan di kisaran sekitar 20 persen.
Rencana pembatasan potongan ini menjadi salah satu kebijakan yang paling dinantikan para pengemudi ojol karena dinilai dapat meningkatkan pendapatan bersih di tengah biaya operasional dan persaingan layanan yang terus meningkat.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
