Prabowo menyebut pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN ketika membentuk Danantara sebagai dana kedaulatan atau Sovereign Wealth Fund. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari perkiraannya yang sebelumnya hanya sekitar 300 hingga 400 BUMN.
| Baca juga: Kinerja BUMN di Bawah Danantara: Perusahaan Ini Catat Laba Fantastis |
"Ketika kita bentuk Danantara, yaitu dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN," kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurutnya, struktur BUMN juga menjadi semakin kompleks karena sejumlah perusahaan memiliki anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan hingga cicit perusahaan.
Prabowo menilai kondisi tersebut membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi tidak efisien. Bahkan, dia menyoroti adanya BUMN yang dinilai tidak produktif tetapi masih mencatatkan keuntungan dalam laporan keuangannya.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang saja itu, untungnya itu," tegasnya.
750 BUMN Lebih Bakal Ditutup
Sebagai bagian dari restrukturisasi, Prabowo menyampaikan pemerintah telah menutup 290 BUMN. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa maksimal 300 perusahaan pada 31 Desember 2026. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup atau dirampingkan dari struktur perusahaan negara."Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup," ujar Prabowo.
Dia menegaskan hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan. Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola BUMN agar perusahaan negara tidak menjadi sumber keuntungan bagi kelompok tertentu.
"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," katanya.
Klaim Hemat Rp50 Triliun
Prabowo mengatakan perampingan jumlah BUMN telah memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya. Hingga saat ini, pemerintah mengklaim telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.Penghematan tersebut berasal dari berbagai pos, antara lain gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, perjalanan dinas, serta biaya operasional lainnya.
"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun," kata Prabowo.
Pemerintah menargetkan efisiensi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
Prabowo menilai dana hasil efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
"Kita bisa bayangkan, dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan," ujarnya.
Soroti Pengelolaan BUMN Masa Lalu
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti dugaan berbagai persoalan dalam pengelolaan BUMN selama puluhan tahun. Dia bahkan membuka kemungkinan perlunya mekanisme khusus untuk mengusut pengurus BUMN pada masa lalu.Prabowo mengatakan pemerintah perlu menghilangkan berbagai praktik yang membuat BUMN tidak bekerja secara optimal dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi negara.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang, mungkin," katanya.
Namun, Prabowo menyerahkan kemungkinan pemberian amnesti khusus kepada mereka yang mengakui kesalahan kepada DPR. Dia menegaskan pembenahan BUMN merupakan agenda penting untuk memastikan aset dan perusahaan negara kembali berorientasi pada kepentingan rakyat.
Prabowo pun memberikan penghargaan kepada pimpinan Danantara beserta timnya yang terlibat dalam proses restrukturisasi tersebut. Ia menyebut langkah perampingan BUMN yang tengah dilakukan pemerintah sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
