Mulyanto menegaskan pembangkitan listrik harus tetap mengacu pada situasi di Tanah Air. Pemerintah diharap tak langsung menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
"Walaupun kita sudah mengakui investment plan dari Just Energy Transition Partnership (JETP) yang di dalamnya mengatur kebijakan investasi untuk penghentian PLTU, pemerintah tetap harus mengutamakan sumber daya dalam negeri," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 September 2023.
Menurut dia, kesepakatan internasional tersebut jangan justru menyulitkan Indonesia, terutama masyarakatnya dalam memperoleh energi listrik. "Pemerintah harus tetap menjamin ketersediaan listrik secara aman dan terjangkau," tegas Mulyanto.
| Baca juga: Bikin Polusi Udara, 3 Perusahaan Batu Bara di Jakarta Disegel |
Impor sumber daya
Dia melanjutkan, Indonesia tidak gegabah meninggalkan energi yang dimiliki lalu mengimpor sumber daya dari luar. Pemerintah harus mengoptimalkan kondisi sumber daya yang dimiliki untuk pembangkitan listrik di Tanah Air.
"Jangan sampai kita harus impor, karena impor justru menyulitkan daya beli masyarakat. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga," ketus dia.
Pernyataan Mulyanto itu seusai mengunjungi PLTU Suralaya yang shutdown unit sebesar 1,6 gigawatt (GW) sejak 29 Agustus 2023. Saat itu, Mulyanto juga memastikan emisi operasional PLTU Suralaya sudah terkelola dengan baik.
Diketahui, PLTU Suralaya sempat dituding sebagai kambing hitam penyebab polusi udara di Jakarta. Namun yang terjadi saat PLTU tersebut shutdown, kualitas udara tidak kunjung membaik.
Tercatat, kualitas udara membaik justru saat penerapan 75 persen WFH aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Jakarta. "Hal itu membuktikan bahwa PLTU Suralaya bukan penyebab memburuknya kualitas udara di Jakarta," kata Mulyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
