Ilustrasi. ANTARA/ Andreas Fitri Atmoko
Ilustrasi. ANTARA/ Andreas Fitri Atmoko

Kementan: Serapan Pupuk Bersubsidi hingga Maret Masih Minim

Ekonomi kementerian pertanian pupuk subsidi
Antara • 08 Maret 2020 14:29
Jakarta: Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian mencatat hingga awal Maret ini serapan pupuk bersubsidi untuk petani mencapai 21 persen atau sekitar 1,66 juta ton dari total alokasi 2020 sebesar 7,9 juta ton.
 
"Saat ini serapan pupuk masih 21 persen, itu masih sedikit. Idealnya sampai Maret ini harusnya 30 persen," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy melalui keterangan resmi yang dilansir dari Antara, Minggu, 8 Maret 2020.
 
Sarwo Edhy menjelaskan target penyaluran pupuk bersubsidi hingga Maret ini harus mencapai 2.293.833 ton, atau 30 persen dari total alokasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk mencapai target tersebut, Kementan akan memprioritaskan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pada sektor tanaman pangan.
 
Kementan telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 2020 sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp26,3 triliun. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilakukan melalui Pupuk Indonesia Holding Company, sebagai BUMN yang mendapat penugasan distribusi pupuk nasional.
 
Rinciannya terdiri dari pupuk Urea 3,27 juta ton senilai Rp11,34 triliun, NPK sebanyak 2,7 juta ton senilai Rp11,12 triliun, SP36 sebanyak 500 ribu ton senilai Rp1,65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton senilai Rp1,34 triliun, dan Organik 720 ribu ton senilai Rp1,14 triliun.
 
Untuk mengamankan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, Sarwo Edhy mengimbau petani agar bergabung dengan kelompok tani, sehingga akses untuk memperoleh pupuk subsidi bisa lebih mudah.
 
Sebab, pupuk bersubsidi hanya dapat diakses oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagaimana diatur oleh pemerintah.
 
"RDKK berfungsi untuk menentukan alokasi pupuk subsidi yang didasarkan pada pengajuan. Nanti semuanya akan disimulasikan dengan alokasi pupuk bersubsidi yang 2020 ini sebesar 7,9 juta ton," kata Sarwo Edhy.
 
Sementara itu, dalam upaya antisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Kementan telah menerbitkan Surat Edaran.
 
Surat Edaran tersebut mewajibkan anggota holding Pupuk Indonesia menyediakan pupuk nonsubsidi di kios resmi, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 

(DEV)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif