Hal itu dikatakan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo yang mengatakan agar program prioritas nasional tidak mandek.
Menurutnya, pejabat yang ikut kontestasi politik itu tetap dituntut oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu menuntaskan kinerjanya hingga periode kerjanya berakhir tahun depan.
"Para pejabat negara yang ikut kontestasi itu tidak perlu mundur, cukup cuti. Artinya dari sisi leadership masih bisa terjaga," ujar Yustinus dalam kegiatan BTPN Economic Outlook 2024 dilansir Antara, Rabu, 22 November 2023.
| Baca juga: Kecilnya Efek Pemilu bagi Ekonomi Indonesia |
Yustinus mengatakan, pejabat tersebut bisa mengajukan cuti pada akhir pekan untuk menjalankan kegiatan di luar dinasnya.
Ia menuturkan, kebijakan itu yang membedakan dengan periode sebelumnya.
"Lalu ada posisi wamen (wakil menteri) yang juga mem-backup kinerja para menterinya," kata Yustinus.
Dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo sudah sejak lama mengingatkan kepada para anggota kabinet untuk mencermati program dan proyek prioritas yang harus dituntaskan.
Saat ini, dia menyebut pemerintah sudah memiliki jadwal untuk memastikan seluruh program tuntas dan tidak menjadi beban bagi pemerintah berikutnya.
"Kalaupun belum selesai, itu tentu karena memang multi years, dan harus ada plan yang baik," ujar Yustinus.
Selain itu, menurutnya saat ini pemerintah telah memiliki Undang-Undang ASN pasca revisi yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan birokrasi saat ini. Dengan begitu, roda birokrasi di pemerintahan untuk menuntaskan program bisa berjalan lebih fleksibel.
"Di mana pegawai fungsional akan lebih banyak, jadi akan lebih ke pendekatan fungsi bukan struktur," kata Yustinus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
