Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan pemerintah akan segera mempercepat pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik demi memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Ia menyebut, dengan skema subsidi yang diterapkan saat ini, pemerintah menanggung biaya bahan bakar sebesar Rp19,2 juta per mobil per tahun. Sementara untuk sepeda motor, besaran subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp3,7 juta per unit per tahun.
Sebagai gambaran besaran total subsidi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, jumlah mobil penumpang yang ada di Tanah Air mencapai 15,6 juta unit. Sementara jumlah sepeda motor mencapai 112 juta unit.
"Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tersebut bisa dialihkan untuk program lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia," ujar Moeldoko melalui keterangan resmi, Selasa, 26 Juli 2022.
Ia menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat dalam akselerasi pengembangan kendaraan listrik. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Saat ini, sambung dia, pemerintah juga menyiapkan instrumen lain untuk melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik.
"Sekarang sedang disiapkan Instruksi Presiden untuk transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di lingkungan pemerintah. Kemenhub sedang mempersiapkan prototype-nya," terang mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko juga membantah anggapan yang beredar di masyarakat terkait kendaraan listrik tidak aman, mahal, dan sulit dalam pengisian daya. Sebaliknya, kendaraan yang ramah lingkungan itu memiliki sisi positif yang lebih besar.
"Hanya saja, memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan yang ada, beralih dari BBM ke listrik. Masyarakat sudah terlanjur nyaman. Ini tantangan yang harus kita jawab dan tunjukkan penggunaan mobil listrik tidak ribet," jelasnya.
Ia menyebut, dengan skema subsidi yang diterapkan saat ini, pemerintah menanggung biaya bahan bakar sebesar Rp19,2 juta per mobil per tahun. Sementara untuk sepeda motor, besaran subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp3,7 juta per unit per tahun.
Sebagai gambaran besaran total subsidi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, jumlah mobil penumpang yang ada di Tanah Air mencapai 15,6 juta unit. Sementara jumlah sepeda motor mencapai 112 juta unit.
"Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tersebut bisa dialihkan untuk program lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia," ujar Moeldoko melalui keterangan resmi, Selasa, 26 Juli 2022.
Ia menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat dalam akselerasi pengembangan kendaraan listrik. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
| Baca juga: Mobil Listrik Murah Bakal Rangsang Ekosistem Kendaraan Listrik |
Saat ini, sambung dia, pemerintah juga menyiapkan instrumen lain untuk melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik.
"Sekarang sedang disiapkan Instruksi Presiden untuk transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di lingkungan pemerintah. Kemenhub sedang mempersiapkan prototype-nya," terang mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko juga membantah anggapan yang beredar di masyarakat terkait kendaraan listrik tidak aman, mahal, dan sulit dalam pengisian daya. Sebaliknya, kendaraan yang ramah lingkungan itu memiliki sisi positif yang lebih besar.
"Hanya saja, memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan yang ada, beralih dari BBM ke listrik. Masyarakat sudah terlanjur nyaman. Ini tantangan yang harus kita jawab dan tunjukkan penggunaan mobil listrik tidak ribet," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
