Presiden Joko Widodo mengatakan, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.
"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 dilansir Antara, Selasa, 3 Oktober 2023.
Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.
Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.
Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.
| Baca juga: Ada ASN yang Ogah Pindah ke IKN, Presiden: Harus Siap Pindah |
Pulau Jawa sudah tidak kuat menampung penduduk
Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur.
Di sisi lain, ia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.
"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalau nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
