Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, integrasi akan dilakukan terhadap semua program bantuan sosial (bansos).
"Kita perlu evaluasi dan integrasi program bansos, ada banyak program, subsidi listrik, BPNT, PKH, KIP/PIP, Bidik Misi dan seterusnya," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020.
Dalam pemaparannya, integrasi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi listrik dan elpiji semuanya akan dimasukan dalam kartu sembako. Sementara kartu prakerja juga akan diintegrasikan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, masih ada klaster kesehatan dari JKN-KIS untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan. Dengan demikian, menurut dia, integrasi menjadi penting agar pemerintah lebih efektif dalam melakukan perencanaan dan monitoring.
"Jika dari sisi monitoring lebih jelas dalam pengelompokan berapa cluter daya beli, kesehatan dan ketenagakerjaan maka kita akan dapat feed back lebih baik untuk bisa memperbaiki rumusan kebijakan berikutnya," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
