Namun ia menekankan kerja sama strategis itu harus mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia.
“Selama business to business oke saja, yang penting itu ada komitmen untuk mendukung dan membela UMKM di Indonesia,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 11 Desember 2023.
| Baca juga: Keranjang Kuning TikTok Shop Beroperasi Lagi di 12.12 Lewat Tokopedia |
Tidak menimbulkan polemik
Budi mengatakan penggabungan kedua platform terkemuka itu juga tidak menimbulkan polemik dari sisi kerangka regulasi.Namun ia mengingatkan kedua pihak agar mengurus izin sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
“Nanti ke (Kementerian) Perdagangan,” kata dia.
Beberapa kebijakan terkait platform e-dagang (e-commerce) dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023, antara lain, tentang kebijakan multichannel di e-commerce, yakni kepatuhan dengan aturan pemisahan e-commerce dari media sosial.
Kemudian ada juga kebijakan larangan bagi e-commerce untuk memberi ruang bagi barang dumping di negara asalnya, atau barang impor dengan harga ekspor yang lebih rendah dibanding negara asalnya.
Kebijakan lainnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 adalah barang impor yang dijual di e-commerce juga harus memiliki izin edar dari BPOM, punya SNI, dan memiliki sertifikasi halal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
