"Dengan diperpanjangnya pemberlakuan PPKM Darurat, maka tentunya akan semakin menyulitkan kondisi usaha pusat perbelanjaan sebagaimana juga telah diakui oleh pemerintah. Oleh karenanya semakin mendesak kebutuhan pusat perbelanjaan atas relaksasi dan subsidi yang selama ini telah diminta oleh pusat perbelanjaan," ujarnya melalui keterangan tertulis, dilansir Mediaindonesia.com, Kamis, 22 Juli 2021.
Pusat perbelanjaan, kata Alphonzus, meminta kepada pemerintah agar supaya dapat segera memberikan pembebasan atas biaya-biaya yang masih dibebankan oleh pemerintah kendati meminta pusat perbelanjaan tutup atau hanya beroperasi secara sangat terbatas.
Beberapa permintaan relaksasi itu meliputi peniadaan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas, menghapus sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame dan pajak/retribusi lainnya yang bersifat tetap, dan memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen.
Alphonzus bilang, pusat perbelanjaan juga berharap selama pemberlakuan perpanjangan PPKM, pemerintah dapat memastikan penegakan atas pemberlakuan pembatasan secara tegas dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten.
"Karena sangat dikawatirkan PPKM Darurat dapat berlangsung berkepanjangan dikarenakan penyebaran wabah covid-19 saat ini sudah terjadi di tingkat yang sangat mikro yaitu di lingkungan dan komunitas yang paling kecil di kehidupan masyarakat," pungkas Alphonzus.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan pengenduran pelaksanaan PPKM level IV di beberapa wilayah di Indonesia, utamanya Pulau Jawa dan Bali akan dilakukan pada 26 Juli. Pengenduran akan dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan menyelaraskan dengan perkembanan kasus harian di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
