Dikutip dari surat tersebut, Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan bahwa rencana akuisisi lebih mengutamakan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan masyarakat, khususnya rakyat kecil.
Dia bilang, surat terbuka ini juga merupakan kelanjutan dari aksi penolakan karyawan dan pekerja Pegadaian di seluruh Indonesia atas inisiatif holdingisasi beberapa BUMN oleh Bank BRI.
"Mereka juga menyatakan, rencana akuisisi dapat mengancam keberadaan PT Pegadaian melihat fungsi sosial, sistem kerja, dan manfaat bagi wong cilik yang sangat spesifik dibandingkan dengan BUMN lain, khususnya perbankan," tukas Ketut dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Maret 2021.
Berikut isi surat terbuka para karyawan dan pekerja Pegadaian untuk Presiden Joko Widodo,
Kepada Yth
Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta
Assalamualaikum wr.wb
Dengan Hormat,
Atas nama seluruh karyawan PT PEGADAIAN (Persero) mendoakan semoga Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarga senantiasa dalam rahmat, lindungan dan hidayah Allah SWT, serta senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat.
Sesuai dengan arahan Bapak bahwa untuk UMKM perlu dilakukan integrasi data, kami mendukung sepenuhnya hal tersebut. Namun dalam perjalanannya, arahan Bapak diterjemahkan menjadi aksi korporasi besar dengan cara Holding/ Akuisisi.
Untuk itu, kami (karyawan Pegadaian) memohon dengan hormat kiranya rencana tersebut dapat dikaji ulang yang lebih mendalam dan dapat ditinjau kembali, mengingat beberapa pertimbangan sebagai berikut :
1. Fungsi : PT Pegadaian (Persero) yang berumur 119 tahun, hingga saat ini merupakan salah satu dari 10 BUMN penyumbang deviden terbesar untuk negara. Fungsi PT Pegadaian (Persero) merupakan derivasi dari penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (wong cilik) sebagai bagian dari fungsi dan tujuan negara dalam negara kesejahteraan (Welfare State), sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 ayat (2);
2. Untuk wong cilik : PT Pegadaian (Persero) berdiri sejak 1901 merupakan satu-satunya BUMN yang masih bertahan dan concern memerangi praktek ijon, renternir, dan lintah darat. Pinjaman terendah yang dilayani PT Pegadaian (Persero) mulai dari Rp50 ribu dengan nasabah sebanyak 43 persen berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Barang yang dapat dijadikan agunan pun telah disesuaikan dengan kondisi wong cilik, seperti kain panjang, sepeda, bahkan alat rumah tangga.
Sebagaimana Amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, salah satunya Pemerintah memberikan tugas khusus dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) sebagai perpanjangan tangan Pemerintah melalui PP 51 Tahun 2011 dan POJK 31 Tahun 2016 yang pada pokoknya memberikan tugas khusus "Dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun Syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas".
Dengan kondisi tersebut, menurut hemat kami berdasarkan Pasal 77 huruf c UU No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pegadaian (Persero) merupakan perseroan yang tidak dapat diprivatisasi.
3. Manfaat : Layanan PT Pegadaian (Persero) bersifat komplimen untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam jangka pendek (4 bulan), dengan basis layanan collateral sementara Bank berbasis appraisal (kelayakan usaha). Jadi institusi ini memiliki basis layanan dan ceruk yang berbeda. Tingkat suku bunga yang dikenakan kepada nasabah masih wajar dan murah jika diperbandingkan dengan kredit jangka pendek lainnya;
4. Perbedaan budaya : Budaya nasabah PT Pegadaian (Persero) yang notabene masyarakat kelas bawah, sangat berbeda jauh dengan budaya nasabah BRI, sehingga perluasan layanan dengan penyatuan outlet tidak akan efektif;
5. Teknologi : PT Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan yang telah menerapkan teknologi digital mengikuti perkembangan jaman dengan system pelayanan daring (online) pada semua aspek layanan.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya rencana Holding/Akuisisi terhadap PT Pegadaian (Persero) oleh BRI dikaji ulang secara lebih mendalam sehingga kebijakan strategis yang diambil pada akhirnya tidak merugikan dan menyulitkan Masyarakat kecil dalam mencari akses pembiayaan sesuai kebutuhan.
Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian serta pertimbangan sebagaimana mestinya. Atas kebijaksanaan Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan Kepada :
Yth. Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara RI
Yth. Ibu Menteri Keuangan RI
Yth. Ibu Ketua DPR RI
Yth. Bapak Ketua Komisi VI DPR RI
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah berupaya mengintegrasikan semua badan usaha agar proses pemulihan ekonomi berjalan cepat. Salah satunya, rencana membentuk holding ultra mikro. Pembentukan holding ultra mikro akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Rencana ini pun didukung Komisi XI DPR. Anggota DPR Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP mengungkapkan bahwa holding BUMN untuk ultra mikro bertujuan mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta pelaku usaha ultra mikro yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan.
"Melalui integrasi ekosistem, rasio pelaku usaha ultra mikro yang tidak terlayani lembaga keuangan formal dapat diturunkan dari 68 persen pada 2018 menjadi 42 persen pada 2024," tutur Dolfie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
