Pelaporan SPT ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak. Masyarakat dengan penghasilan melebihi pendapatan tidak kena pajak (PTKP) atau di atas Rp54 juta per tahun berkewajiban melaporkan pajaknya.
"Dalam hal ini mereka wajib untuk menyampaikan pajak, pembayaran pajak pribadi dan sampaikan SPT sebelum akhir bulan Maret untuk pendapatan 2019," kata dia di Kantor Pusat DJP, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.
Ani menjelaskan ketika pendapatan selama satu tahun sudah melawati batas PTKP, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan SPT-nya. Pembayaran pajak ini bisa dilakukan mulai Januari hingga Maret untuk wajib pajak orang pribadi.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku senang lantaran pelaporan SPT tidak hanya dilakukan oleh orang biasa tetapi juga pimpinan negara. Hal ini akan menjadi role model bagi masyarakat dan diikuti oleh seluruh wajib pajak di Indonesia.
"Saya senang Pak Presiden, Pak Wapres, dan beberapa menteri dan pejabat negara sudah melakukan. Saya di Kementerian Keuangan juga sampaikan ke masyarakat, meski kami juga urus keuangan negara, kami juga wajib pajak. Kami ingin melaksanakan kewajiban pembayaran pajak orang pribadi," jelas dia.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo berharap pemimpin negara hingga menteri keuangan bisa mendorong kepatuhan wajib pajak. Pelaporan SPT merupakan kewajiban lainnya dari wajib pajak selain membayar pajaknya ke negara.
"Ini rentetan pertama sekali, kami mendampingi Presiden, Wapres. Dan karena DJP bagian dari Kemenkeu, kami inginkan Ibu Menkeu dan pejabat eselon I Kemenkeu untuk bisa ceritakan bayar pajak kepada masyarakat. Bahwa pajak adalah salah satu kewajiban warga negara," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
