Wakil Komisi VI DPR RI Aryo Bimo mengatakan, selain itu Komisi VI juga menyepakati konversi rekening dana investasi (RDI) atau subsidiary loan agreement (SLA) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp3,4 triliun menjadi PMN nontunai 2022 untuk menjadi usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
"Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada masa sidang setelah nota keuangan tahun anggaran 2022 disampaikan presiden pada rapat paripurna," kata Aryo yang memimpin jalannya rapat kerja dengan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021.
PMN 2022 akan diberikan pada:
1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp31,35 triliun.
2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp9,318 triliun.
3. PT PLN (Persero) Rp8,231 triliun.
4. PT BNI (Persero) Rp7 triliun.
5. PT KAI (Persero) Rp4,1 triliun.
6. PT Waskita Karya (Persero) Rp3 triliun.
7. IFG atau BPUI Rp2 triliun.
8. PT Adhi Karya (Persero) Rp2 triliun.
9. Perum Perumnas Rp2 triliun.
10. PT BTN Rp2 triliun.
11. PT RNI Rp1,2 triliun.
12. Perum Damri Rp250 miliar.
Rapat ini juga menyetujui usulan tambahan PMN 2021 sebesar Rp33,9 triliun pada tiga BUMN yakni untuk PT Waskita Karya sebesar Rp7,9 triliun, PT KAI sebesar Rp7 triliun, dan PT Hutama Karya sebesar Rp19 triliun.
"PMN ini untuk penanganan covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional pada masa pandemi covid-19 dengan catatan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI," ujar Bima.
Lebih lanjut, Komisi VI juga mendesak Kementerian BUMN mengalokasikan tambahan PMN 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin, dan obat-obatan pada masa pandemi covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
