Jakarta: Pemerintah berencana akan membuat Badan Layanan Umum (BLU) khusus batu bara. Pembentukan BLU ini demi memastikan pasokan batu bara kepada PT PLN (Persero) aman.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan keberadaan BLU batu bara ini serupa dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lembaga tersebut merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
"Jadi ini salah satu logika, ada usulan, ide baik kalau buatkan BLU batu bara. Ini masih bicarakan detailnya, tapi ini akan membuat sistem baik dan menghindari ketidakpastian," katanya dalam video conference, Rabu, 12 Januari 2022.
Saat ini, BPDPKS bertugas untuk melakukan pungutan atas ekspor berdasarkan pada harga komoditasnya. Dana yang didapat tersebut kemudian dikelola agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk memberikan harga lebih murah demi menjaga pasokan di dalam negeri.
"Ke depan, kita ingin memastikan mekanisme ini terjadi dengan baik sehingga bisa menghindari risiko enggak perlu. Kita lagi desain bagaimana suplai batu bara ke PLN tetap terjaga dan kepastian usaha bisa tetap terjaga," ungkapnya.
Ia menambahkan, pembentukan BLU batu bara ini juga tidak akan berdampak kepada keuangan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan upaya ini, Febrio menyebut, akan membantu koordinasi antara pengusaha dengan PLN sehingga bisa mendapatkan win-win solution.
"BPDKS ini pemerintah bantu dunia usaha, koordinasi dengan pemerintah untuk kebijakan baik. Nah logika mirip itu, jadi enggak ada dampak ke APBN. APBN aman dan sehat, dan kita lihat logika baik. Jadi ini kita pastikan suplai batu bara aman dan nggak ada dampak ke APBN," pungkas dia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan keberadaan BLU batu bara ini serupa dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lembaga tersebut merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
"Jadi ini salah satu logika, ada usulan, ide baik kalau buatkan BLU batu bara. Ini masih bicarakan detailnya, tapi ini akan membuat sistem baik dan menghindari ketidakpastian," katanya dalam video conference, Rabu, 12 Januari 2022.
Saat ini, BPDPKS bertugas untuk melakukan pungutan atas ekspor berdasarkan pada harga komoditasnya. Dana yang didapat tersebut kemudian dikelola agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk memberikan harga lebih murah demi menjaga pasokan di dalam negeri.
"Ke depan, kita ingin memastikan mekanisme ini terjadi dengan baik sehingga bisa menghindari risiko enggak perlu. Kita lagi desain bagaimana suplai batu bara ke PLN tetap terjaga dan kepastian usaha bisa tetap terjaga," ungkapnya.
Ia menambahkan, pembentukan BLU batu bara ini juga tidak akan berdampak kepada keuangan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan upaya ini, Febrio menyebut, akan membantu koordinasi antara pengusaha dengan PLN sehingga bisa mendapatkan win-win solution.
"BPDKS ini pemerintah bantu dunia usaha, koordinasi dengan pemerintah untuk kebijakan baik. Nah logika mirip itu, jadi enggak ada dampak ke APBN. APBN aman dan sehat, dan kita lihat logika baik. Jadi ini kita pastikan suplai batu bara aman dan nggak ada dampak ke APBN," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
