Kepala Negara menyebut para pelaku usaha harus mematuhi mekanisme Domestic Market Obligation (DMO). Perusahaan yang melanggar akan mendapat sanksi tegas, bahkan bisa dicabut izin usahanya.
Larangan ekspor batu bara tertuang dalam surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021 lalu. Kebijakan yang berlaku sejak 1-31 Januari 2022 ini dimaksudkan guna pemenuhan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan umum.
Sejauh ini, sudah ada tiga negara yang memprotes kebijakan larangan ekspor batu bara tersebut, negara mana saja?
Jepang
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji mengirim surat pada 4 Januari 2022 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang meminta untuk membatalkan larangan ekspor.Dalam suratnya, Kanasugi menerangkan, Jepang rutin mengimpor batu bara dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan industri manufaktur. Rata-rata mengimpor dua juta ton batu bara per bulan.
"Pelarangan ekspor yang tiba-tiba ini berdampak serius pada kegiatan ekonomi Jepang, serta kehidupan masyarakat sehari-hari," kata Kanasugi dalam suratnya, dilansir Mediaindonesia.com, Kamis, 6 Januari 2022.
Dia menjelaskan, berdasarkan data perusahaan pelayaran besar Jepang, saat ini setidaknya ada lima kapal bermuatan batu bara ke Jepang yang menunggu pemberangkatan. Pihaknya juga secara khusus meminta agar izin keberangkatan kapal-kapal yang siap diberangkatkan segera diterbitkan.
Korea Selatan
Selanjutnya ada Korea Selatan (Korsel) yang menyatakan keprihatinan terhadap larangan ekspor batu bara Indonesia. Kementerian Perdagangan Korea Selatan mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka kembali ekspor batu bara dan segera melakukan pengiriman.Menteri Perdagangan Yeo Han-koo telah mengadakan pertemuan darurat mengenai masalah ini dengan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi melalui tautan video.
"Mendag Yeo menyampaikan keprihatinan pemerintah atas larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerja sama pemerintah Indonesia agar pengiriman batu bara segera dimulai kembali," kata kementerian tersebut dalam siaran pers dikutip dari en.yna.co.k, Sabtu, 8 Januari 2022.
Lutfi mengatakan Indonesia sangat menyadari kekhawatiran Korea Selatan dan akan melakukan upaya untuk penyelesaian yang lancar. Kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai pasokan komoditas yang stabil.
Filipina
Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi mengimbau Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara. Alfonso Cusi mengatakan kebijakan itu akan merugikan perekonomian yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk pembangkit listrik.Mengutip Antara, Senin, 10 Januari 2022, permohonan tersebut disampaikan Cusi dalam surat yang dikirim melalui Departemen Luar Negeri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif. Cusi telah meminta Departemen Luar Negeri Filipina untuk menjadi perantara dan mengajukan permohonan atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Filipina, yang masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, membeli sebagian besar kebutuhannya dari Indonesia, dan beberapa lebih mahal, pasokan dari Australia dan Vietnam. Hampir 70 persen dari 42,5 juta ton pasokan batu bara Filipina pada 2020 berasal dari impor.
Listrik yang dihasilkan oleh batu bara terdiri dari sekitar 60 persen dari bauran pembangkit listrik. Pada 2021 negara tersebut memasok 2,3 juta ton per bulan dari Indonesia untuk bahan bakar pembangkit listriknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
