Desain tersebut, kata Hariyadi, diperlukan oleh pelaku usaha terutama apabila pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 26 Juli 2021.
Hariyadi juga mengharapkan adanya konsistensi lembaga keuangan atas implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
"Pelaku usaha menilai implementasi harus bisa berjalan secara seragam, karena di lapangan banyak lembaga keuangan memberikan keringanan yang berbeda-beda, seperti penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pengurangan tunggakan pokok," kata Hariyadi, dilansir dari Antara, Rabu, 21 April 2021.
Selama ini, ia masih menemukan otoritas yang menekan pihak perbankan agar rigid dalam restrukturisasi utang pengusaha. Hal ini mengakibatkan pihak perbankan mengalami kebingungan.
"Ini harus jadi perhatian karena kami berharap seluruh elemen negara satu prinsip dalam penyelesaian yang terkait restrukturisasi," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, ia ikut meminta pengupahan buruh bisa didasarkan pada kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja. Karena itu, implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2021 sebaiknya dapat disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan memperpanjang PPKM sampai 26 Juli 2021. Apabila kemudian tren kasus positif covid-19 menurun, Presiden Jokowi mengatakan akan melakukan pelonggaran secara bertahap.
Terkait perpanjangan PPKM tersebut, Hariyadi juga meminta pemerintah memberikan keringanan biaya listrik dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi di area perindustrian dan perdagangan dengan membuat sentra vaksinasi.
"Sekarang stok vaksin sudah cukup banyak tapi pelaksanaan vaksin terkendala kekurangan tenaga kesehatan dan sebagainya. Kami berharap lokasi vaksinasi ditentukan secara permanen, jangan sampai adhoc yang berpindah-pindah dan membingungkan masyarakat," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
