Jakarta: Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyebut sebanyak enam dari sembilan paket stimulus proyek pengembangan hulu migas sudah disetujui oleh pemerintah. Stimulus tersebut diyakini akan mendongkrak investasi di sektor hulu migas.
"Sekitar enam stimulus sudah mendapatkan persetujuan pemerintah," ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.
Dwi menjelasakan salah satu kelonggaran investasi di hulu migas yakni beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang mereka kelola.
"Jadi, ini akan diteruskan ke pembicaraan dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani," jelas Dwi.
Adapun sembilan stimulus tersebut berupa penundaan pencadangan biaya kegiatan pascaoperasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair (LNG) Badak, penundaan atau penghapusan bebas pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan liquified natural gas (LNG).
Kemudian penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas. Selanjutnya penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas Take or Pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas fiskal term, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
