"Namun, jika tidak disertai dengan pemahaman soal kompleksitas rantai pasok, neraca komoditas bisa malah membawa masalah baru,” kata Krisna, dikutip dari Antara, Rabu, 1 Juni 2022.
Ia mengemukakan, sistem perizinan perdagangan Indonesia memiliki banyak masalah, antara lain proses yang panjang, kurangnya transparansi, dan kualitas data yang buruk. Penggunaan neraca komoditas merupakan bagian dari implementasi UU Cipta Kerja 2020 yang bertujuan menghilangkan hambatan untuk investasi dan perdagangan.
Neraca komoditas adalah salah satu sistem database nasional yang berisi data informasi, serta gambaran sisi produksi dan sisi konsumsi secara komprehensif dan real-time dari beberapa komoditas ekspor-impor Indonesia.
“Implementasi neraca komoditas akan memotong satu langkah dari proses perizinan dan mengurangi peluang korupsi. Sistem ini juga akan memudahkan proses transparansi dan berpotensi mengurangi celah korupsi,” kata Krisna.
Namun, implementasi neraca komoditas dihadapkan pada banyak tantangan, seperti pengumpulan data konsumsi dan produksi di tingkat perusahaan, konsumen, produk, industri, dan nasional, serta belum adanya estimasi dan pemetaan dampak data ini pada rantai nilai industri dan jaringan produksi global.
Krisna mengatakan, masih terdapat ketidaksepakatan antara kementerian yang mengumpulkan data terkait data mana yang harus digunakan. Sejauh ini, neraca komoditas akan digunakan untuk melacak lima komoditas, yaitu beras, garam, gula, daging sapi, dan produk perikanan.
Penerapan kepada lebih banyak produk di 2023 pun diprediksi akan meningkatkan level kompleksitas penerapannya.
“Kita ambil contoh baja. Baja memiliki banyak karakteristik teknis yang sangat beragam dan seringkali didesain khusus untuk produk tertentu sehingga dampaknya akan sangat besar terhadap industri hilir andalan Indonesia seperti otomotif dan elektronika,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
