Staf Khusus Menteri Keuangan Maysita Crystallin mengatakan pendataan bansos saat ini masih harus dievaluasi. Pasalnya, dari 40 persen masyarakat terbawah (bottom), hanya 20 persen yang dipastikan mendapat bantuan.
"Kita lihat bottom 40 persen sebetulnya datanya sudah ada, tapi yang betul-betul by name by address dan sudah confirm NIK-nya tidak double dan sebagainya itu baru sampai penerima BPNT, kartu sembako," katanya dalam seminar virtual di Jakarta, Jumat, 24 April 2020.
Ia menjelaskan 20 persen masyarakat terbawah ini telah mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) dalam bentuk kartu sembako. Kelompok tersebut lebih mudah mendapat tambahan bantuan dari (top up) pemerintah.
"Misal kondisi ekonomi memburuk, pemerintah perlu top up, kita cuma bisa akses langsung yang bottom 20 persen. Padahal yang bottom 40 persen, bahkan di kondisi seperti ini sampai dengan bottom 60 persen itu bisa ikut terpangaruh konsumsinya karena penurunan pendapatan," jelasnya.
Menurutnya pendataan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah menggunakan berbagai sumber data dari penerima subsidi listrik PLN atau penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan.
"Ini PR kita bersama. Untuk top up jelas pemerintah sedang melakukan itu, tapi caranya apa? Tidak semua oleh pemerintah pusat. Sebagian memang di pemerintah daerah karena daerah lebih cepat menjangkau data masyarakatnya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
