Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengatakan secara prinsip BLU Batubara seharusnya tidak hanya eksklusif untuk listrik, melainkan juga melibatkan industri lainnya yang dirasa penting untuk ekonomi.
"Harusnya BLU dapat menjalankan fungsi pengaturan distribusi sehingga akan ada penilaian yang jelas dalam menentukan sektor industri yang mana yang perlu diberikan batu bara harga khusus," ungkap Anggawira dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Agustus 2022.
Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya fokus pemenuhan energi sebaiknya didasarkan pada arah transformasi tata kelola sumber daya alam nasional.
"Saat ini arah dari pemerintah jelas, investasi dan SDA goals-nya mendorong lahirnya industri hilir seperti semen, pupuk, dan juga smelter. Oleh karena itu kebijakan energi kita juga harus sejalan jangan sampai karena harga mahal pertumbuhan industri hilir terhambat," ujar Fathul.
Lebih lanjut dia mengatakan, pada dasarnya industri batu bara juga harus siap jika harga batu bara mulai kembali ke normal seiring dengan akan meningkatnya suplai dari negara seperti Tiongkok dan Australia.
Fathul menyebut, dalam praktiknya industri semen juga perlu mendapatkan jaminan suplai batu bara untuk itu industri ini juga perlu masuk dan diatur dalam skema BLU.
"Industri semen ini kan punya andil besar untuk pembangunan negara, kita harus pastikan jangan sampai industri ini semakin kesulitan mendapatkan suplai batu bara karena efek untuk perekonomian nasionalnya juga besar," jelas Fathul.
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia Widodo Santoso mengatakan, pasokan batu bara untuk industri semen saat ini semakin menipis, sehingga banyak pabrikan yang mematikan atau mengurangi operasinya. Ia juga menjelaskan, saat ini pasokan batu bara untuk pabrik semen ada yang hanya bertahan hingga 10 hari.
"Semen termasuk 10 barang penting kebutuhan nasional tapi saat ini pasokan ke kami susah, jadi banyak anggota kami mematikan pabrik, perlu ada perhatian khusus juga agar kami dapat mencukupi kebutuhan semen untuk pembangunan rumah dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat," ucap Widodo.
Widodo juga membeberkan jika tidak ada kebijakan DMO USD90 maka dapat mengakibatkan kenaikan biaya produksi sampai 40 persen dan berimbas pada daya beli masyarakat karena harga semen ikut naik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
