"Harapan kita bahwasanya program dari pemerintah, walaupun terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu kemarin, tetap saja harus benar-benar dimanfaatkan secara pas mengingat keuangan negara juga sangat terbatas," ujar Wakil Ketua Umum Hipmi Anggawira dalam diskusi online di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 6 Mei 2020.
Dia juga menambahkan bahwa Hipmi akan mengontrol secara baik dan bersama-sama terhadap program-program pemerintah di tengah pandemi covid-19 agar tidak bermunculan isu-isu seperti, pencetakan uang atau polemik Kartu Prakerja.
Hipmi juga sebagai mitra strategis pemerintah terus mengawal dan bersikap kritis terhadap program-program pemerintah selama pandemi covid-19 saat ini.
Selain itu Anggawira juga menyinggung terkait kondisi UMKM-UMKM yang sangat terpukul akibat pandemi covid-19 dan pembatasan-pembatasan sosial, serta mobilitas untuk mencegah penyebaran pandemi penyakit tersebut.
"Tentunya dalam situasi yang cukup berat dan apalagi kalau kita melihat sekarang ini beda sekali dengan situasi pada krisis 1998 atau di paruh 2008 kemarin, bahwasanya ini benar-benar yang terpukul adalah UMKM," jelasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Hipmi tersebut, pembatasan-pembatasan sosial atau mobilitas yang terjadi sekarang ini mau tidak mau akan berdampak secara langsung terhadap UMKM karena mereka ini aktivitasnya langsung kepada masyarakat.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah siap diawasi oleh lembaga maupun seluruh masyarakat Indonesia terkait berbagai langkah dalam penanganan covid-19.
Presiden juga mengingatkan bahwa untuk penanganan covid-19 semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik memegang teguh transparansi, memegang akuntabilitas.
Tujuan pemerintah menurut Presiden Jokowi hanya satu yaitu keselamatan seluruh rakyat. Presiden juga memerintahkan agar target pemerintah pada Mei 2020 harus betul-betul tercapai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
