"Dari sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, tentu ada perbaikan dari tahun ke tahun," kata Abdul Halim, dikutip dari Antara, Kamis, 3 Juni 2021.
Abdul Halim mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak hanya sebatas fisik dari pelabuhannya, tetapi juga ada peningkatan dari segi layanan publik. Ia mengemukakan hal yang perlu ditingkatkan dari aspek layanan publik mulai dari pengurusan perizinan, bongkar muat, dan alur masuk dan keluar kapal.
Sedangkan ketika ditanyakan perbedaan antara pembangunan pelabuhan perikanan di Papua dan daerah lain, Abdul Halim menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan karena kapasitas pelabuhan perikanan antar-daerah sudah disesuaikan dengan seberapa besar potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang ada.
"Pemanfaatan pelabuhan perikanan itu sendiri sebagai gerbang depan pengelolaan SDI secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia dan pemberian kesempatan kepada masyarakat Papua adalah hal yang perlu diprioritaskan.
Sebagaimana diwartakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Tanjung Carat, dan Pelabuhan New Ambon, dalam rangka meningkatkan konektivitas logistik nasional.
"Secara khusus Kemenhub dapat penugasan dari Bapak Presiden yaitu melakukan penyelesaian, optimalisasi, dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan tersebut," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.
Menhub Budi Karya mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan agar pengembangan dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru tersebut mampu mendorong peningkatan proyek-proyek andalan lainnya.
Ia mengatakan Kemenhub akan melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan, dan pelabuhan perikanan dalam satu kawasan.
Untuk melaksanakan hal tersebut, lanjut Menhub, pihaknya diberikan target untuk menyelesaikan pada 2023. Menhub menambahkan pemerintah akan menggunakan skema pendanaan yang melibatkan pihak swasta (blended finance) untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.
Hal tersebut dilakukan lantaran ruang fiskal pagu indikatif 2022 Kemenhub turun 20,35 persen atau sebesar Rp8,4 triliun dibandingkan 2021. Pagu indikatif anggaran Kemenhub sebesar Rp41,3 triliun pada 2021, sementara pada 2022 turun menjadi sebesar Rp32,9 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
