Ketika harga minyak dunia bergerak mendekati USD100 per barel, B50 berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi kebutuhan devisa. Namun, manfaatnya bisa lebih besar jika penghematan tersebut diikuti dengan pembangunan industri baru di dalam negeri.
| Baca juga: Harga Biosolar B50 Cuma Rp6.800/Liter |
Kadin Indonesia Institute memperkirakan penerapan B50 dapat memangkas impor solar sekitar 18 juta kiloliter. Kebijakan tersebut juga berpotensi menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun.
Director of Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian mengatakan angka tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, B50 bukan hanya soal berapa banyak solar yang berhasil digantikan dengan biodiesel, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mengubah struktur ekonomi Indonesia.
“Selama ini ketika neraca pembayaran tertekan, kita banyak berbicara mengenai bagaimana membawa dolar masuk ke Indonesia. B50 bekerja dari arah sebaliknya: mengurangi kebutuhan dolar untuk keluar sekaligus mengubah sumber daya domestik menjadi kapasitas energi nasional,” ujar Fakhrul dikutip dari infopublik.
Sederhananya, semakin kecil kebutuhan impor solar, semakin sedikit pula devisa yang harus keluar untuk membayar energi dari luar negeri. Namun, menurut Fakhrul, penghematan devisa saja belum cukup. Pemerintah perlu memastikan bahwa munculnya permintaan baru akibat B50 ikut menciptakan kapasitas produksi di dalam negeri.
Rantai industrinya cukup panjang. Mulai dari pengolahan bahan baku, penyimpanan, terminal, fasilitas pencampuran biodiesel, logistik, rekayasa, pengujian, penelitian dan pengembangan, hingga produksi berbagai peralatan pendukung.
“Jangan sampai kita hanya mengganti imported diesel dengan domestic feedstock. Ukuran transformasi industrinya adalah berapa banyak engineering, technology, logistics, dan industrial capability baru yang akhirnya dibangun di Indonesia,” katanya.
Atas dasar itu, Kadin Indonesia Institute mendorong pemerintah menyiapkan B50 Industrial Transformation Roadmap.
Peta jalan tersebut diharapkan tidak berhenti pada target persentase pencampuran biodiesel. Pemerintah juga perlu menghitung kebutuhan bahan baku, kapasitas pengolahan, kesiapan infrastruktur distribusi, kemampuan mesin dan peralatan dalam negeri, hingga pengembangan bahan bakar nabati generasi berikutnya seperti sustainable aviation fuel (SAF).
Jangan sampai B50 malah bikin biaya operasional naik
Di sisi pengguna, penerapan B50 juga tidak bisa dilepaskan dari kesiapan berbagai sektor yang bergantung pada bahan bakar diesel.
Sektor pertambangan, perkebunan, angkutan barang, pelayaran, hingga industri yang menggunakan alat berat menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Fakhrul menilai pemerintah perlu memonitor apakah penggunaan B50 berdampak terhadap efisiensi bahan bakar, biaya perawatan, waktu henti operasional (downtime), serta performa dan keandalan mesin.
“Penghematan devisanya besar, tetapi kita harus memastikan tidak muncul hidden cost berupa kenaikan maintenance, downtime atau penurunan produktivitas. B50 harus dinilai berdasarkan net economic benefit bagi Indonesia,” ujarnya.
Artinya, jangan sampai devisa memang hemat, tetapi pelaku industri justru harus mengeluarkan biaya lebih besar karena persoalan mesin, perawatan, atau gangguan operasional.
Kesiapan logistik juga menjadi pekerjaan rumah. Meningkatnya penggunaan biodiesel akan membuat kebutuhan terhadap tangki penyimpanan, terminal, sarana transportasi, fasilitas pencampuran, hingga sistem pengendalian mutu ikut bertambah.
Jika kapasitas tersebut tidak disiapkan sejak awal, B50 justru berisiko menimbulkan bottleneck baru dalam rantai pasok dan pada akhirnya meningkatkan beban dunia usaha.
CPO harus cukup untuk energi dan pangan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan bahan baku. Meningkatnya penggunaan biodiesel otomatis membuat minyak sawit mentah atau CPO semakin strategis.Masalahnya, CPO bukan hanya dibutuhkan untuk biodiesel. Komoditas tersebut juga menjadi bahan baku industri pangan, oleokimia, produk hilir, sekaligus salah satu sumber ekspor Indonesia.
Karena itu, peningkatan kebutuhan CPO untuk B50 harus diimbangi dengan kenaikan produktivitas perkebunan sawit, bukan hanya dengan membuka lahan baru.
“Kalau B50 meningkatkan permintaan CPO secara struktural, maka produktivitas dan kapasitas produksinya juga harus meningkat. Kita perlu menjaga agar ketahanan energi berjalan bersama ketahanan pangan, ekspor dan pertumbuhan industri hilir,” kata Fakhrul.
Langkah seperti percepatan replanting, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan hasil produksi per hektare menjadi penting untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Dengan begitu, tambahan kebutuhan CPO untuk energi tidak sampai mengganggu pasokan bagi pangan, industri hilir, maupun pasar ekspor.
Jadi, apa ukuran sukses B50?
Pada akhirnya, keberhasilan B50 seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak solar impor yang berhasil ditekan.Ada sejumlah indikator lain yang perlu diperhatikan, mulai dari penghematan devisa, ketahanan pasokan energi, efisiensi biaya industri, produktivitas sawit, hingga investasi dan kemampuan produksi baru yang berhasil dibangun di Indonesia.
Fakhrul menilai B50 bahkan bisa menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama sebagai kebijakan energi karena mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Kedua sebagai kebijakan neraca pembayaran karena menekan kebutuhan devisa untuk impor. Ketiga sebagai kebijakan industri karena menciptakan rantai nilai baru di dalam negeri.
“Kalau dilakukan dengan benar, B50 dapat bekerja pada tiga lapisan sekaligus: sebagai energy policy karena memperkuat ketahanan energi, sebagai balance-of-payments policy karena mengurangi structural demand terhadap devisa, dan sebagai industrial policy karena menciptakan rantai nilai dan kemampuan produksi baru di Indonesia,” tuturnya.
Dengan kata lain, cerita B50 seharusnya tidak berhenti pada angka Rp170 triliun devisa yang berpotensi dihemat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang bisa dibangun Indonesia dari kebijakan tersebut.
“Pertanyaan terpentingnya bukan hanya berapa banyak solar yang tidak lagi kita impor tahun depan. Pertanyaannya adalah: industri apa yang Indonesia miliki lima tahun lagi karena kita menjalankan B50 hari ini?” kata Fakhrul.
