"Pertama memastikan dari keamanan dan efektivitas vaksin dapat divalidasi dan dikomunikasikan secara luas di masyarakat," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani Shinta kepada Medcom.id, Rabu, 9 Desember 2020.
Selain itu, pelaku usaha juga akan mempelajari skema distribusi serta operasional program vaksinasi yang sesuai dengan ketentuan.
"Kedua, skema distribusi dan juga skema operasional dapat berjalan dengan cepat dan efektif dengan skala prioritas sesuai ketentuan pemerintah," ucapnya.
Kemudian pengusaha turut mempertimbangkan insentif dari pemerintah terhadap pembiayaan vaksin. Ia meyakini pelaku usaha siap dilibatkan dalam menjalankan program vaksinasi tersebut.
"Ketiga, insentif bagi pemerintah terhadap pembiayaan vaksinasi sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta semua elemen bergotong royong dalam menyukseskan vaksinasi massal. Apalagi pemerintah menggratiskan vaksin bagi golongan masyarakat yang tidak mampu, serta garda depan penanganan pandemi.
Bahkan sejumlah elemen masyarakat termasuk pengusaha juga telah bersedia melakukan vaksinasi melalui program vaksin mandiri dengan tujuan meringankan beban pemerintah.
"Kemarin kami ketemu Kadin Indonesia bicara vaksin mandiri sejak awal, anggota Kadin bilang kami siap bantu pegawai mereka, selama ini mereka sudah kontribusi bekerja dan produksi hasil dan saatnya bantu mereka, memang hal-hal ini tidak bisa dibandingkan apple to apple," kata Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
