Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, skema pembagian HP gratis belum dibahas secara terperinci. Namun, pemerintah berencana menggunakan basis data dan hasil asesmen untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima perangkat tersebut.
Menurut Saifullah, kepemilikan HP akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan penerima. Masyarakat yang belum memiliki perangkat diproyeksikan mendapat prioritas dalam program tersebut.
"Secara spesifik belum dibahas, tapi saya kira pembagiannya nanti berbasis data. Sekarang ini datanya kita perkuat, nanti penyalurannya selain data adalah hasil asesmen, diprioritaskan kepada mereka yang belum memiliki HP (handphone)," kata Saifullah, dikutip dari Metrotvnews.
Kemensos Siapkan Skema Pengawasan
Selain menentukan kriteria penerima, Kemensos juga mempertimbangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan perangkat yang dibagikan digunakan sesuai tujuan program.Saifullah menyoroti kemungkinan penyalahgunaan bantuan, termasuk risiko ponsel yang diterima masyarakat justru dijual kembali. Karena itu, sistem pemantauan dinilai perlu menjadi bagian dari perencanaan penyaluran.
Pemerintah ingin memastikan bantuan perangkat tersebut benar-benar mendukung masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis digital, bukan sekadar menjadi tambahan bantuan berupa barang.
Saifullah menjelaskan, rencana tersebut sejalan dengan perubahan tata kelola dan proses bisnis penyaluran bansos yang tengah dilakukan Kemensos.
"Intinya ini lho, yang perlu dipahami adalah cara kerjanya, proses bisnisnya itu, dan apa yang dilakukan Kementerian Sosial sekarang ini kita bertransformasi," ujar dia.
Saat ini, Kemensos mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako melalui skema Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan kuota 18 juta penerima manfaat.
Hashim Usulkan HP Gratis Terintegrasi Rekening Digital
Gagasan pembagian HP gratis bagi penerima bansos sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa, 13 Oktober 2026.Hashim mengusulkan agar perangkat yang diberikan kepada masyarakat dilengkapi rekening digital terintegrasi. Dengan fasilitas tersebut, HP diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyalurkan bantuan pemerintah secara langsung kepada penerima manfaat.
Integrasi perangkat dengan rekening digital juga menjadi bagian dari gagasan pemanfaatan teknologi dalam distribusi bantuan sosial. Meski demikian, implementasi usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai kriteria penerima, mekanisme penyaluran, dan pengawasan penggunaan perangkat.
Hingga Kamis, 15 Oktober 2026, Kemensos masih mengkaji usulan pembagian HP gratis tersebut. Pemerintah belum menetapkan skema final pelaksanaan program, sehingga rincian mengenai penyaluran dan pengawasannya masih menunggu pembahasan lanjutan.
