Jakarta: Pemerintah menargetkan 35 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi penuh hingga akhir 2026. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kesiapan bangunan, sarana pendukung, serta kebutuhan logistik agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis target tersebut dapat tercapai. Ia menyebut, sekitar 28 ribu hingga 29 ribu unit koperasi saat ini telah siap, sementara 8.000 unit di antaranya masih menjalani proses pelengkapan kebutuhan operasional.
Menurut Zulkifli, pemerintah sebenarnya berpeluang menyelesaikan pembangunan hingga 40 ribu unit pada akhir tahun. Namun, pemerintah memilih menetapkan target 35 ribu unit agar pelaksanaannya lebih realistis.
"Sehingga sekarang Alhamdulillah, target moderat akhir tahun 35 ribu. Yang sudah siap saat ini ada sekitar 28 ribu sampai 29 ribu unit. Dari jumlah itu, 8.000 unit sedang dilengkapi pekan-pekan ini," ujar Zulkifli dikutip dari Metrotvnews.
Ia menjelaskan, percepatan program KDKMP memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah mengoordinasikan kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), serta pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan persiapan operasional berjalan sesuai rencana.
Proses pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, mulai dari pembentukan koperasi hingga pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas penunjang. Pemerintah juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu mempercepat pembangunan di berbagai wilayah.
Zulkifli menilai pembangunan infrastruktur untuk 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pengadaan proyek secara konvensional. Proses pembangunan dalam skala besar, termasuk penyediaan lahan, dinilai memerlukan koordinasi dan dukungan lintas sektor agar tidak berjalan terlalu lama.
"Untuk membangun 80 ribu bangunan besar dengan pembebasan tanah di seluruh Indonesia, tidak mungkin kita gunakan sistem tender satu per satu. Kalau satu per satu, nanti ada yang miring, diperiksa Kejaksaan, dipanggil, lalu distop. Bisa 10 tahun tidak selesai. Maka dari itu, kita meminta semua pihak, termasuk TNI, untuk membantu," kata dia.
Ia menambahkan, pembentukan koperasi telah dirampungkan dalam beberapa bulan sebelum pemerintah melanjutkan pembangunan fisik. Dengan tahapan tersebut, pemerintah berharap penyediaan fasilitas KDKMP dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau berbagai daerah.
Pemerintah Periksa Armada dan Distribusi Barang
Selain mengejar penyelesaian bangunan, pemerintah mulai memeriksa kesiapan sarana operasional yang dibutuhkan koperasi. Aspek yang menjadi perhatian meliputi ketersediaan kendaraan pengangkut dan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Armada yang diperiksa mencakup truk, mobil, mobil pikap, hingga becak motor (bentor). Kendaraan tersebut dibutuhkan untuk mendukung penyaluran berbagai komoditas, termasuk barang bersubsidi seperti pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, pemerintah akan melaksanakan pemantauan secara serentak mulai 15 Oktober 2026 selama delapan hari. Para menteri dan wakil menteri ditugaskan meninjau langsung kondisi koperasi di wilayah masing-masing.
Sementara itu, pengawasan di daerah yang sulit dijangkau akan melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur, hingga bupati. Pelibatan unsur pemerintah pusat dan daerah tersebut diharapkan dapat mempercepat identifikasi persoalan yang berpotensi menghambat operasional koperasi.
Melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, pemerintah ingin memastikan KDKMP tidak hanya selesai dibangun secara fisik, tetapi juga memiliki sarana distribusi dan dukungan logistik yang memadai. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan dan distribusi barang sesuai dengan tujuan program.
