Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, fasilitas pelayanan kesehatan tersebut bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah, melainkan sebanyak 65 fasilitas yang milik oleh Bio Farma dan jaringannya, 504 fasilitas milik BUMN, dan 237 milik swasta.
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi dan pengecekan terhadap kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk dapat menjalankan program vaksinasi gotong royong.
"Dari data yang kami dapat minggu kemarin ada 806 fasilitas pelayanan kesehatan," kata Honesti dalam rapat kerja dengan Komisi IX, di Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.
Ia pun mengasumsikan jika semua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat melakukan vaksinasi sebanyak 75 hingga 100 per hari, maka per bulan jumlah orang yang divaksin bisa sebanyak 2-3 juta orang. Menurutnya, hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam mempercepat pembentukan herd immunity.
"Ini yang akan kita coba lakukan percepatan dan juga membantu program pemerintah karena memang kecepatan sangat menentukan dalam pembentukan herd immunity," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah mengatakan perlu bantuan pihak swasta untuk mencapai target vaksinasi satu juta orang dalam sehari.
"Untuk bisa melakukan vaksinasi 1 juta-2 juta per hari, pemerintah tidak mungkin lakukan itu sendiri. Pemerintah harus lakukan bersama-sama dengan semua pihak, termasuk swasta, terutama startup," katanya.
Adapun herd immunity masyarakat Indonesia dapat terbentuk jika 60-70 persen atau 181,5 juta penduduk Indonesia telah memperoleh vaksin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
