Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan lembaga tersebut sudah bisa memulai kegiatan internalnya di awal tahun depan.
"Kita berharap kuartal I sudah ada kegiatan internal untuk siapkan SOP (standar operasional prosedur)," kata Isa dalam bincang bareng DJKN yang digelar virtual, Jumat, 18 Desember 2020.
Namun, untuk kegiatan investasi kemungkinan baru akan dimulai pada kuartal kedua. Adapun proyek-proyek investasi di tahap pertama yang dibidik yakni proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Beberapa di antaranya telah dibicarakan bersama dengan calon investor.
"Semakin cepat kegiatan investasi bisa dimulai maka semakin baik," imbuhnya.
Pemerintah menerbitkan tiga aturan yang mengatur pembentukan LPI. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Peraturan ini menjelaskan bahwa modal awal LPI sebesar Rp15 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
Kedua, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. PP ini mengatur mengenai tata kelola dan operasionalisasi LPI yang diadaptasi dari praktik-praktik lembaga sejenis yang memiliki reputasi terbaik di dunia, yang mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Ketiga, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas LPI dari Unsur Profesional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
