"Langkah yang baik menurut saya, dan sepertinya memang pemerintah akan start di awal Juli 2021, sekaligus awal perhitungan kinerja ekonomi untuk kuartal III-2021. Mengapa tidak segera diberlakukan? Menurut saya memang setiap kebijakan yang akan diambil harus dengan perhitungan yang matang dan terukur," katanya dilansir dari Mediainndonesia.com, Selasa, 29 Juni 2021.
Menurut Fajar, dalam pemberlakuan pembatasan sosial yang ketat, idealnya pemerintah memberikan beragam stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Akan tetapi, dengan ruang fiskal pusat dan daerah yang terbatas, tampaknya stimulus yang diberikan tidak banyak berubah dari sebelumnya. Dia juga menekankan bahwa stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat bergantung dengan berapa lama kebijakan tersebut akan diterapkan.
"Lagi-lagi tergantung PPKM ketat ini akan berlangsung berapa lama? Jika PPKM ketat ini berlangsung lebih dari satu bulan dan asumsi pemberi kerja memotong penghasilan dari karyawannya, khususnya yang up to Rp5 juta, saya rasa wajib hukumnya untuk berlakukan program BLT Pekerja lagi untuk menjaga daya beli masyarakat," tuturnya.
Di sisi lain, PPKM ketat akan menampar keras sektor ritel, dan mau tidak mau pemerintah harus menyiapkan skema insentif bagi mereka. "Diskon pajak dan penangguhan pajak bisa menjadi salah satu opsinya," pungkas Fajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
