Ilustrasi kendaraan listrik. Foto: dok PLN.
Ilustrasi kendaraan listrik. Foto: dok PLN.

Pemerintah Perlu Masif Dorong Penggunaan Kendaraan Hybrid dan Listrik

Husen Miftahudin • 07 September 2023 19:45
Jakarta: Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin meminta pemerintah untuk terus mendorong penggunaan kendaraan hybrid dan kendaraan listrik berbasis baterai, guna memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya.
 
Langkah itu dinilai tak ada ruginya sama sekali bagi negara maupun masyarakat. Bahkan, hal itu justru bisa menjadi penjaga kesadaran semua pihak terhadap gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
 
"Karena sekali pun pembangkit listrik di sini masih banyak menggunakan batu bara, tetap saja hitung-hitungan emisi per kilometer yang dihasilkan kendaraan listrik dan hybrid lebih rendah ketimbang kendaraan bermesin bakar atau internal combustion engine (ICE)," ujar Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 September 2023.

Meskipun diakui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai memang masih menghasilkan jejak karbon atau emisi apabila setiap hari diisi ulang dengan listrik yang mayoritas berasal dari pembangkit bertenaga batu bara.
 
"Namun berdasarkan perhitungan KPBB, emisinya tetap bisa lebih rendah sekitar 28 persen per kilometer ketimbang kendaraan ICE biasa," kata Ahmad yang juga sebagai Ketua Forum Udara Bersih Indonesia (FUBI).
 
Baca juga: Pertamina Gelar Uji Emisi Kendaraan Gratis, Ini Daftar Lokasinya
 

WFH perbaiki kualitas udara


Di sisi lain, ia juga menilai kebijakan pemerintah berupa work from home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) mulai membuahkan hasil dalam mengurangi polusi udara di Ibu Kota Jakarta.
 
"Kebijakan WFH tersebut mulai mampu mengurangi mobilitas warga yang menggunakan transportasi pribadi dari kota penyangga, seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang ke Jakarta," terang Ahmad.
 
Menurut dia, kebijakan WFH berpengaruh signifikan terhadap pengurangan emisi karbon dari kendaraan pribadi yang mayoritas masih menggunakan mesin bakar atau ICE.
 
Diketahui, pada 29 Agustus 2023 empat unit atau setara dengan 1,6 gigawatt PLTU Suralaya dalam posisi shutdown. Namun polusi udara di Jakarta pada 30-31 Agustus 2023 masih tetap tinggi.
 
"Aksi pembenahan terhadap sektor transportasi tetap memiliki urgensi paling tinggi," tegas Ahmad.
 
Ahmad juga menekankan, PLTU milik pemerintah sudah terpasang alat-alat canggih yang mampu menyedot debu emisi. Sehingga jika beterbangan pun tidak akan sampai Jakarta.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan