Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Aparat Penegak Hukum Didesak Usut Tuntas Kasus Mafia Tambang

Ekonomi batu bara pertambangan Tambang Penegakan Hukum
Angga Bratadharma • 29 April 2022 17:48
Jakarta: Beberapa hari terakhir kasus dugaan mafia tambang masih terus disoroti, apalagi beberapa tambang batu bara ilegal diduga ikut mendistribusikannya pada pembangkit listrik milik pemerintah. Hal itu patut dicermati dan diselidiki dengan harapan bisa menjaga iklim bisnis dan investasi di Tanah Air.
 
Dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) paling baru menyebut ada sejumlah tambang penghasil batu bara berkualitas rendah diduga dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel I. Akibatnya banyak masyarakat sekitar terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
 
Berdasarkan data ICW, PLTU Sumsel 1 berada di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. "Asap pembangkit listrik tenaga uap memang mematikan. Ia mengandung sejumlah senyawa beracun yang dapat menimbulkan penyakit," kata ICW, dalam keterangan tertulisnya,  Jumat, 29 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain masyarakat sekitar disajikan udara yang telah tercemar, sumber pencaharian mereka juga terusik dengan keberadaan PLTU. Lahan pertanian yang subur atau laut yang bersih tak lagi mereka temukan. "Ini di antaranya dikarenakan lahan telah beralih menjadi lokasi PLTU dan tumpahan batu bara mencemari air laut," ucapnya.
 
"Akibatnya bertani atau memanen ikan tak lagi menjadi pilihan hidup mereka," kata ICW.
 
Menanggapi permasalahan tersebut, Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta agar aparat penegak hukum mulai dari Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung turun tangan. "Semua penegak hukum perlu dikerahkan dan oknum aparat penegak hukum harus diproses di peradilan," kata Fickar.
 
Menurutnya, semua kejahatan termasuk mafia tambang selain melanggar hukum juga merugikan perekonomisn negara. "Karena mereka mengambil hasil tambang tanpa mau membayar pajak dan retribusinya pada negara atau pemerintah," katanya.
 
Terkait dengan temuan ICW, Fickar menilai, setiap hal yang merugikan perekonomian negara harus dibenahi. "Setiap faktor yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, termasuk mafia tambang harus dibenahi dan ditertibkan, sehingga tidak mengganggu terhadap iklim investasi di negara ini," ujarnya.
 
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai kasus mafia tambang ini memang secara tradisi sudah terjadi sekian lama di Indonesia. Menurutnya praktiknya memang banyak mengindikasikan atau seringkali diwarnai dengan pengaruh dari shadow government.
 
"Kemudian ada praktik-praktik ilegal yang sering kali merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan," pungkas dia.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif