Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan capaian tersebut setelah melaporkan perkembangan investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Rosan mengatakan, total investasi yang terealisasi selama periode tersebut mencapai Rp3.923,2 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 5,4 juta orang. Informasi itu dikutip dari Antara pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Dari sisi sumber pendanaan, investasi domestik masih memberikan kontribusi terbesar. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp1.998,7 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp1.924,5 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa modal dari dalam negeri menyumbang sedikit lebih dari separuh total investasi. Meski demikian, kontribusi investor asing juga tetap signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan industri di Indonesia.
Sebaran investasi juga memperlihatkan kontribusi yang lebih besar dari wilayah di luar Pulau Jawa. Nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp2.031 triliun atau setara 51,8 persen dari total realisasi.
Sementara itu, Pulau Jawa mencatatkan investasi sebesar Rp1.892,2 triliun, dengan kontribusi 48,2 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa investasi di luar Jawa memiliki porsi yang lebih besar selama periode pelaporan.
Hilirisasi Jadi Arah Pengembangan Investasi
Pemerintah berupaya mengarahkan arus investasi agar tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Salah satu fokus yang ditekankan adalah pengembangan industri hilir untuk memperkuat proses industrialisasi di dalam negeri.
Rosan menegaskan, investasi yang masuk diharapkan dapat mendorong terbentuknya industri pengolahan dan memperluas kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah.
Menurut dia, hilirisasi menjadi salah satu tujuan penting dari kebijakan investasi pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, investasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi berlanjut ke pengolahan dan pengembangan industri.
Penguatan sektor hilir juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional. Namun, dampak jangka panjangnya akan bergantung pada kemampuan investasi menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan keterlibatan pelaku ekonomi domestik.
Pemerintah Perkuat Kepastian Perizinan
Selain mendorong investasi ke sektor produktif, pemerintah berupaya memperbaiki iklim usaha melalui penyederhanaan proses perizinan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengintegrasikan sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan lembaga.
Integrasi tersebut ditujukan untuk menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan koordinasi antarinstansi. Pemerintah berharap, upaya ini dapat mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini berpotensi memperlambat pelaksanaan investasi.
Kepastian hukum, kejelasan prosedur, dan efisiensi waktu menjadi sejumlah aspek yang diperhatikan dalam upaya memperbaiki iklim penanaman modal. Hal ini penting bagi investor domestik maupun asing ketika menentukan rencana usaha dan menghitung risiko investasi.
Rosan menyebut kepastian sebagai salah satu kebutuhan utama investor. Karena itu, pemerintah berupaya mengurangi ketidakpastian yang berkaitan dengan perizinan, durasi proses administrasi, serta kondisi iklim investasi.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap realisasi investasi dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian. Tantangan berikutnya adalah memastikan modal yang masuk mampu memperkuat kapasitas industri nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pemerataan pertumbuhan di berbagai wilayah Indonesia.
